Context.id, JAKARTA - Desas desus perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar oleh penguasa kian santer terdengar.

Pengamat politik Insan Praditya Anugrah menyatakan apabila benar kepemimpinan partai sekelas Golkar direbut oleh penguasa, maka artinya demokrasi Indonesia saat ini dalam bahaya.

"Hal ini karena  partai politik yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat malah bisa diambil jadi alat penguasa," katanya, Kamis (15/08/2024).

Dia menilai posisi Airlangga Hartarto selama ini sangat kuat dan mendapat dukungan hingga tingkat daearah untuk melanjutkan jabatan ketua umum.

Terlebih, Airlangga berhasil membawa Golkar jadi partai terkuat di koalisi pemenang.

Selain itu, Golkar adalah partai kader yang terbuka, bukan partai yang dikuasai dinasti perorangan. Golkar, juga berisi para politisi kelas kakap yang sudah berpengalaman.

Menurutnya, dengan kapasitas para kader yang mumpuni dan rata-rata diisi oleh politikus senior, seharusnya Golkar tidak mudah diintervensi.

"Golkar adalah partai kader yang sudah terbuka, ibaratnya kalau perusahaan sudah IPO yang berisi para teknokrat dan politisi kelas kakap yang berpolitik sudah puluhan tahun. Seharusnya, sulit untuk mengintervensi partai sekelas Golkar", pungkas Insan.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendadak menyatakan pengunduran diri pada Minggu (11/08/2024). Adapun pengunduran diri tersebut terhitung sejak Sabtu (10/08/2024). 

Pengunduran diri tersebut tidak terduga, sebab Airlangga mendapatkan dukungan banyak sayap partai dan pengurus tingkat daerah untuk melanjutkan jabatan ketua umum di Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

Menurut Insan, banyak pihak yang menduga ada intervensi penguasa terhadap kepemimpinan Golkar, meskipun hal ini masih belum dapat dipastikan.