Context.id, JAKARTA - Influencer atau selebritas internet Ahmad Rafif Raya menuai sanksi terkait penawaran investasi ilegal yang pada akhirnya merugikan ribuan investor. Hal ini melahirkan diskusi tentang influencer dan manajer investasi.

Seperti diketahui, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya.

Rafif terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK.

Ahmad Rafif Raya diketahui merupakan seorang influencer investasi. Selain itu, Satgas Pasti OJK menyebut Rafif ternyata memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang Efek.

Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Bertolak dari aksi yang dilakukan oleh influencer investasi semacam Rafif, OJK kini menyoroti praktik influencer yang kerap memasarkan aset kripto.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan mengacu POJK Nomor 22 Tahun 2023, perusahaan perdagangan aset kripto dilarang untuk menawarkan produknya kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi perusahaan.

Dia mengatakan, ketentuan ini akan berlaku secara efektif setelah peralihan tugas pengaturan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappebti) beralih ke OJK pada Januari 2025.

Artinya, berdasarkan ketentuan POJK tersebut, penawaran produk aset kripto kepada masyarakat dilakukan hanya boleh melalui media resmi perusahaan perdagangan aset kripto, termasuk pada situs aplikasi dan juga media sosial yang dikelola secara resmi oleh perusahaan perdagangan aset kripto dimaksud.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan para investor untuk berhati-hati terhadap influencer investasi yang menawarkan jasa pengelolaan dana tanpa izin resmi dari OJK. 

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa pengelolaan dana memerlukan izin khusus dari OJK. BEI telah menyampaikan hal ini kepada para influencer investasi yang tergabung dalam inkubator. 

"Jika mereka tetap menghimpun dana tanpa izin, itu di luar jangkauan BEI dan akan diserahkan ke proses hukum serta aturan yang berlaku di OJK," ujar Jeffrey di Gedung BEI, seperti dikutip Bisnis, Kamis (4/7/2024). 

Jeffrey mengimbau investor untuk selalu memeriksa legalitas pengelola dana investasi dari pihak yang menawarkan produk atau jasa investasi. 

Ia juga mengingatkan agar investor tidak tergiur oleh janji keuntungan instan. Selain itu, Jeffrey juga mengingatkan hanya pihak-pihak dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan yang dapat memberikan rekomendasi saham