Context.id, JAKARTA - Badan kekayaan intelektual dunia mendukung Indonesia melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang.

Pertemuan ini tidak hanya mempererat hubungan antara Indonesia dan WIPO, tetapi juga sebagai momentum penandatanganan WIPO Treaty on Genetic Resources Traditional Knowledge (GRTK).

Yasonna mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dalam mengadopsi WIPO Treaty on GRATK dan menyelaraskan peraturan hukum nasional terkait kekayaan intelektual.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas pengembangan IP Academy di Indonesia dan program peningkatan kapasitas bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Direktur Jenderal WIPO Darren Tang menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan ini agar memberikan kontribusi positif bagi komunitas global dalam melindungi dan mengelola kekayaan intelektual.

“Indonesia akan menjadi pilot country dan WIPO akan mengirimkan stafnya untuk melakukan on the job  training di Indonesia,” jelas Darren di Jenewa

Pada kesempatan yang sama, Yasonna Laoly mengatakan penandatanganan WIPO Treaty on GRATK merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

"Kerja sama dengan WIPO akan memperkuat posisi Indonesia di mata internasional dan juga meningkatkan kualitas SDM kita," ujar Yasonna dalam keterangan resminya, Senin (8/7). 

Traktat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas sistem paten terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.

Langkah ini dianggap penting untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional Indonesia.

Pengembangan IP Academy di Indonesia sebagai pusat unggulan untuk pelatihan dan pengembangan kekayaan intelektual.

Implementasi kerja sama antara Indonesia dan WIPO dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di bidang kekayaan intelektual.

Adapun WIPO merupakan badan dibawah PBB untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerja sama di bidang KI dan hingga saat ini ada 193 negara yang menjadi anggota WIPO.