Stories - 07 June 2022

Hina Nabi Muhammad SAW, Dua Politisi India Dipecat

Dua politisi Partai Bharatiya Janata Partu (BJP), Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jidar diskors dan dipecat dari partai karena menghina Nabi Muhammad.


Politisi dari Partai BJP Nupur Sharma. - Facebook -

Context.id, JAKARTA - Dua politisi dari Partai Bharatiya Janata Partu (BJP), Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jidar diskors dan dipecat dari partai karena menghina Nabi Muhammad SAW.

“Partai Bharatiya Janata juga sangat menentang ideologi apapun yang menghina atau merendahkan sekte atau agama apapun. BJP tidak mempromosikan orang atau filosofi seperti itu,” ujar perwakilan partai BJP dilansir dari Al Jazeera.

Hal ini bermula saat Nupur yang merupakan juru bicara di partai BJP, dilaporkan melakukan hinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan istrinya dalam debat TV. Pasalnya, pada waktu itu mereka sedang membahas mengenai Masjid Gyanvapi. Hal inipun viral di Twitter dan memicu komentar dan amarah para netizen.

Namun, rekannya Naveen justru menanggapi amarah netizen dengan memposting cuitan di Twitter yang tambah memicu amarah banyak orang. Mufti Besar Oman Syekh Ahmad bin Hamad Al-Khalil bersama banyak akun twitter bahkan telah menyerukan boikot pada produk India.

Hal itupun direalisasikan oleh Kuwait. Pada Senin (6/6/2022), supermarket di luar Kota Kuwait sudah menarik produk-produk India dari raknya. “Kami, sebagai masyarakat muslim Kuwait, tidak menerima adanya penghinaan pada Nabi,” ujar CEO supermarket, Nasser al Mutairi kepada TRT World.

Selain itu, tindakan ini juga dikecam oleh sejumlah negara yang masyarakatnya mayoritas muslim, seperti Qatar, Arab Saudi, Pakistan, dan Indonesia. “Negara Qatar meminta pemerintah India untuk segera mengutuk pernyataan ini dan secara terbuka meminta maaf kepada semua Muslim di seluruh dunia,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Majed Mohammed Al Ansari, dilansir dari Al Jazeera.

Tindakan ini bahkan mendapat kecaman dari Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) dan mendesak PBB untuk mengambil langkah-langkah agar hak-hak muslim dilindungi.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Pencemaran Udara Perlu Diiringi Penegakkan Hukum

Penyelesaian persoalan pencemaran udara perlu diiringi dengan penegakkan hukum

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Polemik Utang Pemerintah ke BUMN

Pemerintah diminta untuk segera membayarkan utang atau tanggungannya kepada BUMN agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS

Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun

Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023