Share

Home Stories

Stories 24 April 2024

Suara Golkar Terbesar di Koalisi Prabowo, Jatah Menterinya Banyak?

Kinerja perolehan suara mentereng dalam Pemilu Legislatif atau Pileg 2024 dinilai menjadi tolok ukur

Context.id, JAKARTA - Partai Golkar dinilai patut mendapatkan jatah menteri terbanyak di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik (FHISIP) Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah.

Menurutnya, sudah sewajarnya Partai Golkar memiliki porsi menteri terbanyak di kabinet mendatang. Hal ini karena posisi mereka sebagai partai politik terbesar di koalisi pemenang pemilu.

"Golkar adalah partai dengan perolehan suara terbesar di koalisi pemenang, maka sudah sewajarnya apabila  mendapatkan posisi menteri paling banyak di kabinet,"katanya, Rabu (24/04/2024).

Dia menilai, Golkar pantas mempertahankan posisi strategis seperti menteri koordinator atau menteri utama, seperti posisi Menko Perekonomian yang selama ini dijabat ketua umum Golkar, Airlangga Hartarto.

"Beberapa waktu lalu sempat ada wacana posisi menteri utama di kabinet paslon pemenang, itu selazimnya dijabat oleh Ketua Umum Golkar sebagai partai terbesar di koalisi," lanjut Insan.

Insan menyatakan bahwa Golkar sejak era Presiden Soekarno selalu menekanan kepada teknokrasi dan meritokrasi sehingga para kadernya professional di bidangnya.

"Mereka, Partai Golkar sejak dibentuk di era Bung Karno menekankan pentingnya teknokrasi dan meritokrasi. Hal itu menjamin kualitas para kadernya yang hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang kompeten dan professional", pungkasnya.

Partai Golkar sejauh ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk meminta balas jasa dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kinerja perolehan suara mentereng dalam Pemilu Legislatif atau Pileg 2024 dinilai menjadi tolok ukur efektifnya kinerja mesin partai berlogo Beringin ini mampu mendongkrak perolehan suara Prabowo-Gibran.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 24 April 2024

Suara Golkar Terbesar di Koalisi Prabowo, Jatah Menterinya Banyak?

Kinerja perolehan suara mentereng dalam Pemilu Legislatif atau Pileg 2024 dinilai menjadi tolok ukur

Context.id, JAKARTA - Partai Golkar dinilai patut mendapatkan jatah menteri terbanyak di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik (FHISIP) Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah.

Menurutnya, sudah sewajarnya Partai Golkar memiliki porsi menteri terbanyak di kabinet mendatang. Hal ini karena posisi mereka sebagai partai politik terbesar di koalisi pemenang pemilu.

"Golkar adalah partai dengan perolehan suara terbesar di koalisi pemenang, maka sudah sewajarnya apabila  mendapatkan posisi menteri paling banyak di kabinet,"katanya, Rabu (24/04/2024).

Dia menilai, Golkar pantas mempertahankan posisi strategis seperti menteri koordinator atau menteri utama, seperti posisi Menko Perekonomian yang selama ini dijabat ketua umum Golkar, Airlangga Hartarto.

"Beberapa waktu lalu sempat ada wacana posisi menteri utama di kabinet paslon pemenang, itu selazimnya dijabat oleh Ketua Umum Golkar sebagai partai terbesar di koalisi," lanjut Insan.

Insan menyatakan bahwa Golkar sejak era Presiden Soekarno selalu menekanan kepada teknokrasi dan meritokrasi sehingga para kadernya professional di bidangnya.

"Mereka, Partai Golkar sejak dibentuk di era Bung Karno menekankan pentingnya teknokrasi dan meritokrasi. Hal itu menjamin kualitas para kadernya yang hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang kompeten dan professional", pungkasnya.

Partai Golkar sejauh ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk meminta balas jasa dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kinerja perolehan suara mentereng dalam Pemilu Legislatif atau Pileg 2024 dinilai menjadi tolok ukur efektifnya kinerja mesin partai berlogo Beringin ini mampu mendongkrak perolehan suara Prabowo-Gibran.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025