Stories - 12 February 2024

Film Dirty Vote Bisa Jadi Referensi Pemilih

Film dokumenter Dirty Vote dinilai bisa memengaruhi pemilih yang masih gamang alias Swing Voters.

Context.id, JAKARTA - Film dokumenter Dirty Vote dinilai bisa memengaruhi pemilih. Terutama untuk swing voters atau pemilih yang masih gamang.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan bahwa kemunculan film tersebut sepekan sebelum pemilihan umum tentu saja bisa memengaruhi pemilih.

Namun, seberapa besar kemampuan film itu untuk menginspirasi pemilih, tentunya harus ditentukan dengan melakukan riset terlebih dahulu.

“Tapi yang saya lihat, film ini jadi salah satu variabel yang bisa memberikan wawasan bagi pemilih yang belum menentukan pilihan serta pemilih mengambang,” ujarnya, Senin (12/2/2024).

Dua jenis pemilih itu menurutnya jumlahnya kecil. Pasalnya, sebagian besar pemilih sudah menentukan pilihannya jauh sebelum kampanye.



Lanjutnya, pemilih yang masih ragu-ragu sebelum masa kampanye, kemudian ada yang sudah menentukan pilihan pada masa kampanye.

“Yang masih belum menentukan pilihan dan pemilih yang kirakira akan berubah pikiran [swing voters] inilah yang bisa menjadikan film Ditry Vote sebagai referensinya,” tambahnya.

Terlepas dari itu, dia mengapresiasi pembuatan film itu, serta tiga tokoh dalam film itu yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar yang menurutnya sangat berani untuk melontarkan kritik terhadap dugaan kesewenangan dalam proses pemilihan umum kali ini.

Jika terjadi pro dan kontra akibat kemunculan film ini, menurutnya hal itu sangat wajar dalam iklim demokrasi.

Namun semua pihak harus melihat berbagai data itu dan mungkin juga menyanggahnya, secara objektif.

“Kalau ada yang menuduh isi film itu hoax, laporkan saja ke pihak yang berwenang. Jangan cuma menyebut hoax,” tambahnya.

Film Dirty Vote menurutnya justru memberikan pendidikan politik yang bagus bagi rakyat Indonesia. Para tokoh di balik film itu menurutnya kreatif mengambil peran pendidikan politik yang semestinya dijalankan oleh partai politik.  

“Pemilih yang berkualitas itu kan diukur dari alasan logis dan ilmiah kenapa dia memilih calon itu dan film ini bisa memberikan ruang bagi alasan yang logis dan ilmiah itu,” pungkasnya.

Dirty Vote merupakan sebuah film dokumenter dari tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Film dokumenter Dirty Vote berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara antara lain, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang mulai tayang di akun YouTube Dirty Vote pada, Minggu (11/2/2024). 

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," demikian keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut.

Setelah diunggah di beberapa kanal youtube seperti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Indonesia dan Refly Harun, film ini sudah ditonton oleh jutaan orang.

Yang bikin viral lagi, kegiatan nonton film  ini yang rencananya akan diselenggarakan di Mbloc, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilarang. Kabar tersebut kali pertama dibagikan oleh akun Twitter @salam4jari.

Menurut unggahan mereka, kegiatan nobar film Dirty Vote yang semula akan dilaksanakan pada 12 Februari 2024 telah dilarang.

Padahal, panitia telah memperisiapkan rundown untuk acara yang akan berlangsung selama 2,5 jam tersebut.

 "Malam ini jam 21.58 WIB kami salam 4 jari mendapat kabar bahwa acara nobar dan diskusi film Dirty Vote mendadak dilarang oleh pihak Peruri," bunyi keterangan dalam pengumuman yang diunggah, Minggu malam.


Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

MORE  STORIES

Sederet Menteri Jokowi yang Gemar Olahraga

Di tengah kesibukannya, menteri-menteri kabinet Jokowi nyatanya banyak gemar berolahraga juga

Ririn oktaviani | 23-02-2024

Pendiri WikiLeaks Julian Assange akan Diekstradisi?

Pemerintah AS dan juga warga dunia menunggu langkah selanjutnya Pemerintah Inggris, apakah akan mengekstradisi Julian Assange atau tidak.

Context.id | 23-02-2024

Tuntut Perbaikan Upah, Dokter di Korsel Mogok Kerja

Unjuk rasa ini menjadi salah satu aksi mogok kerja terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Negeri Gingseng ini sering diwarnai unjuk rasa gerakan ...

Context.id | 23-02-2024

Pemerintah Adakan Program Doktor Terapan di Perguruan Tinggi Vokasi

Program doktor terapan membuat pendidikan vokasi mempunyai jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari diploma, sarjana, magister hingga doktor.

Context.id | 22-02-2024