Context.id, JAKARTA - Pembayaran biaya kuliah oleh peer to peer landing (P2P) atau pinjaman online bisa jadi terobosan namun menyimpan bom waktu. 

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan informasi penalangan biaya kuliah mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dilakukan oleh P2P PT Inclusive Finance Group (DanaCita).

Pihak kampus menyatakan hal itu merupakan sebuah terobosan dan memudahkan para mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah. 

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto membenarkan kampusnya sejak Agustus 2023 bekerja sama dengan sebuah lembaga keuangan non bank yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu platform DanaCita.

Naomi menjelaskan lembaga keuangan non bank yang dimaksud alias DanaCita merupakan pendanaan khusus yang bergerak di bidang pendidikan.

Selain ITB, Naomi juga menyampaikan terdapat banyak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang bekerja sama dengan DanaCita.

Naomi menuturkan bahwa kerja sama dengan platform DanaCita ini akan membantu masyarakat atau mahasiswa yang tidak dapat membayar langsung dengan fasilitas cicilan.

“Sistem tersebut untuk membantu masyarakat memiliki pilihan. Artinya, ITB menyadari tidak semua orang memiliki kesempatan membayar melalui fasilitas mencicil via kartu kredit, sehingga dapat memilih sIstem lain atau financial technology [DanaCita] yang dipilih sendiri sesuai kemampuan,” ungkapnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindaklanjuti informasi tersebut dengan memanggil DanaCita. Hasilnya, otoritas menyebut, bahwa pinjaman baru diberikan jika terdapat pengajuan dari mahasiswa yang bersangkutan dan telah melalui proses analisis kelayakan oleh P2P.

Kasus Student Loan di AS

Bantuan pembiayaan uang kuliah atau student loan jamak terjadi di luar negeri. Salah satunya yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Tingginya biaya kuliah di Negeri Paman Sam itu membuat banyak warganya yang terpaksa harus berutang di bank jika ingin bisa belajar di kampus bagus.

Persoalannya, di negeri itu, pinjaman khusus tersebut melahirkan masalah lingkaran utang kredit macet para mahasiswa atau yang sudah lulus. Banyak dari mereka yang tidak sanggup membayar utang yang sangat besar itu dan pemerintah terpaksa turun tangan.

Pada  2018 saja, sekitar 70% dari mereka lulus dengan student loan, dan lebih dari 44 juta warga negara AS memiliki total pinjaman pendidikan senilai US$1,4 triliun (Rp 19.258 triliun).

Masih di tahun yang sama, riset dari Citizens Financial Group mengatakan 60% peminjam student loan memperkirakan akan melunasi utangnya di usia 40-an padahal mereka rata-rata lulus di rentang usia 23-30 tahun. Data yang dikumpulkan di level pemerintahan mendukung penemuan itu.

Sebuah penelitian dari OneWisconsin Institute juga menemukan bahwa butuh 19,7 tahun bagi lulusan universitas-universitas di Wisconsin untuk melunasi student loan S1 dan 23 tahun untuk melunasi pembiayaan pendidikan S2.

Laporan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), menunjukkan ada 6,9 juta peminjam student loan yang sudah berusia antara 40 dan 49 tahun, dan utang gabungan mereka berjumlah $229,6 miliar.

Artinya, warga negara AS memiliki rata-rata sisa pinjaman pendidikan sebesar $33.765 per orang di usia 40-an.

Bulan ini saja, pemerintahan Biden-Harris hari ini mengumumkan persetujuan tambahan keringanan utang pinjaman mahasiswa sebesar US$4,9 miliar untuk 73,600 peminjam.

Pembebasan ini merupakan hasil dari perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pengampunan pembayaran berbasis pendapatan (IDR) dan pengampunan pinjaman pelayanan publik (PSLF).

Kementerian Pendidikan AS mengatakan, pengumuman hari ini menjadikan total pengampunan pinjaman yang disetujui oleh pemerintahan Biden-Harris menjadi $136,6 miliar untuk lebih dari 3,7 juta orang Amerika.

“Pemerintahan Biden-Harris telah bekerja tanpa henti untuk memperbaiki sistem pinjaman pelajar yang rusak di negara kita dan mengatasi rintangan yang tidak perlu serta ketidakakuratan administratif yang, di masa lalu, menghalangi peminjam untuk mendapatkan pengampunan utang pelajar yang layak mereka dapatkan,” kata Menteri Pendidikan AS Miguel Cardona.

Menurutnya, kurang lebih sekitar US$5 miliar keringanan utang tambahan akan diberikan kepada guru, pekerja sosial, dan pegawai negeri lainnya yang pelayanannya kepada komunitas kita telah membuat mereka mendapatkan pengampunan pinjaman layanan publik. 

Berkat kepemimpinan Presiden Biden, pemerintah  menyetujui pengampunan pinjaman ini sambil terus bergerak maju dalam upaya kami untuk memberikan keringanan utang yang lebih besar, dan membantu lebih banyak peminjam mendapatkan jalur yang lebih cepat untuk mendapatkan pengampunan pinjaman berdasarkan rencana pembayaran yang baru dan terjangkau.

Adapun Keringanan utang yang diumumkan hari ini dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

US$1,7 miliar untuk 29.700 peminjam melalui penyesuaian administratif terhadap jumlah pembayaran dalam IDR yang telah membawa peminjam lebih dekat pada pengampunan dan mengatasi kekhawatiran lama mengenai penyalahgunaan kesabaran oleh pemberi pinjaman.

Termasuk pengumuman hari ini, pemerintahan Biden-Harris kini telah menyetujui keringanan IDR US$45,7 miliar untuk 930.500 peminjam.

Selain itu, ada juga US$3,2 miliar untuk 43.900 peminjam melalui PSLF. Hal ini termasuk peminjam yang mendapat manfaat dari pengabaian PSLF terbatas oleh pemerintahan Biden-Harris serta perbaikan peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah pada program tersebut.

Total bantuan melalui PSLF sekarang berjumlah US$56,7 miliar untuk 793,400 peminjam sejak Oktober 2021. Sebelum Pemerintahan Biden-Harris memperbaiki PSLF, hanya sekitar 7,000 peminjam yang pernah menerima pengampunan.

“Hari ini kami membantu peminjam yang dijanjikan bantuan dalam pinjamannya, merencanakan hidup mereka sesuai dengan janji tersebut, dan mendapatkan pengampunan melalui pembayaran bertahun-tahun.” kata Wakil Menteri Pendidikan AS James Kvaal.