Stories - 10 January 2024

Banyak Barang Impor, UMKM Konveksi Gagal Panen di Masa Kampanye

Penurunan penjualan APK pada periode Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 anjlok hingga 40-90% dibandingkan penjualan pada Pemilu 2019 lalu

Context.id, JAKARTA - Masa kampanye pemilihan umum kali ini tidak menjadi momen panen penghasilan bagi pelaku UMKM konveksi.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Nandi Herdiaman mengatakan, penjualan atribut kampanye tahun ini turun hingga 70% dibandingkan pemilu 2019 lalu.

Menurutnya, pada kampanye pemilu 2019, usaha konveksinya bisa mendapati orderan atribut kampanye sekitar 4 juta - 15 juta item dari partai.

"Sekarang, jutaan itu enggak sampai. Hanya puluhan ribu saja itu pun bukan dari partai hanya dari caleg," ungkap Nandi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menduga minimnya UMKM yang mendapat order alat peraga kampanye (APK) dari partai karena banyaknya barang serupa yang diimpor dari China dan dijual di e-commerce. 

Deputi Bidang Usaha Mikro, Kemenkop UKM, Yulius mengaku bahwa dirinya mendapati laporan dari pelaku konveksi di sejumlah pasar mengalami penurunan penjualan atribut kampanye.

Bahkan, penurunan penjualan pada periode Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 anjlok hingga 40-90% dibandingkan penjualan atribut kampanye pada Pemilu 2019.

""Jadi ada yang kaos untuk bahan APK itu dijual sampai Rp8.000, itu menghancurkan UMKM kita," ujar Yulius di Kemenkop UKM.

Bahkan, Yulius menduga alat peraga kampanye yang dijual di e-commerce merupakan barang impor dari luar negeri.

"Misalnya barang dari China, mereka gambar Garuda distempel, gambar partai distempel. Sebagian besar larinya ke sana, makanya salah satu penyebab berkurangnya [penjualan konveksi lokal] dari itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Yulius berujar pihaknya akan terus mendorong pelaku konveksi lokal memperluas akses pasar melalui sistem digital. Selain itu, Kemenkop UKM berencana membentuk wadah pemasaran online terpadu.

"UMKM kita ini belum memasarkan bahan bakunya ke sistem digital, maka mereka harus beradaptasi," ucap Yulius.

Selain itu, tuturnya, tren kampanye lewat media sosial juga semakin masif. Yulis membeberkan, para peserta politik banyak mengalokasikan dananya untuk membayar jasa buzzer maupun influencer.

Adapun untuk mengatasi kendala UMKM konveksi tersebut, Yulius mengusulkan pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Khususnya untuk pelaku konveksi di pasar konvensional.

"Koordinasi akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas Kementerian/Lembaga terkait, untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," ucap Yulius.
 


Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

MORE  STORIES

Sederet Menteri Jokowi yang Gemar Olahraga

Di tengah kesibukannya, menteri-menteri kabinet Jokowi nyatanya banyak gemar berolahraga juga

Ririn oktaviani | 23-02-2024

Pendiri WikiLeaks Julian Assange akan Diekstradisi?

Pemerintah AS dan juga warga dunia menunggu langkah selanjutnya Pemerintah Inggris, apakah akan mengekstradisi Julian Assange atau tidak.

Context.id | 23-02-2024

Tuntut Perbaikan Upah, Dokter di Korsel Mogok Kerja

Unjuk rasa ini menjadi salah satu aksi mogok kerja terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Negeri Gingseng ini sering diwarnai unjuk rasa gerakan ...

Context.id | 23-02-2024

Pemerintah Adakan Program Doktor Terapan di Perguruan Tinggi Vokasi

Program doktor terapan membuat pendidikan vokasi mempunyai jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari diploma, sarjana, magister hingga doktor.

Context.id | 22-02-2024