Context.id, JAKARTA - Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengatakan, pada 2023, Kementerian Perhubungan telah merencanakan peralihan pengelolaan program Buy The Service kepada pemerintah daerah. 

Peralihan itu tersebar di 11 kota yang nantinya akan melanjutkan pengoperasian, pengelolaan, dan pendanaan program yang total anggarannya mencapai Rp500 miliar per tahun.

“Tahun 2023 ini juga Kementerian Perhubungan memulai program Indonesia Mass Transit Program atau Mastran yang akan membangun 2.000 km rute angkutan bus di 5 kawasan perkotaan metropolitan untuk melayani 34 juta penduduk di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar,” jelasnya, Rabu (27/12/2023).

Kendala utama program ini, tuturnya, adalah penolakan dari operator angkot eksisting. Karena itu MTI mendesak Kemenhub menggandeng organda untuk melaksanakan reformasi angkot eksisting dengan mengambil pembelajaran dan best practice dari beberapa daerah.

Untuk kereta api, kata Tory, mulai beroperasinya LRT Jabodebek, Kereta Cepat Whoosh Jakarta Bandung, serta kereta Makassar-Pare Pare yang mengawali pembangunan kereta api di Pulau Sulawesi menjadi tonggak modernisasi angkutan ini di tahun 2023.

Sementara polemik impor kereta bekas yang sempat ramai untuk KRL Jabodetabek dan kinerja LRT yang mengalami hambatan setelah beroperasi sebulan memunculkan catatan tentang pentingnya sektor perindustrian dalam pembangunan kereta perkotaan.

MTI mendorong Kementerian Perindustrian serius membangun inudstri kereta yang masuk dalam kategori industri hijau karena dampak penggunaannya yang rendah emisi karbon.

“Dari perkembangan yang terjadi pada 2023 ini, MTI mendorong Kemenhub segera melakukan elektrifikasi lintasan kereta perkotaan di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan," ujarnya. 

Langkah ini perlu dilakukan untuk peningkatan frekuensi dan layanan angkutan kereta perkotaan yang terintegrasi dengan layanan antar moda terutama di simpul-simpul transportasi seperti terminal bus, pelabuhan, dan bandara.

Sumber Pembiayaan

Sementara, Muhammad Saifullah, Ketua Forum Pembiayaan Transportasi mengatakan dalam hal sumber pembiayaan angkutan umum adalah keluarnya Perpres 35 /2023 yang mengatur penggunaan 10% pendapatan pajak kendaraan bermotor harus digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan transportasi.

Dia melanjutkan, secara nasional berdasarkan data pajak, pihaknya mencatat bawa Perpres ini akan membuka ruang fiskal sebesar Rp18 triliun pertahun bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pembiayaan pembangunan dan subsidi layanan angkutan umum perkotaan.

Beberapa daerah telah mengembangkan kebijakan yang lebih kreatif seperti yang dilakukan oleh Pemkot dan DPRD Kota Pekanbaru bersama MTI Wilayah Riau, berhasil menyusun Perda Angkutan Umum yang mengalokasikan anggaran APBD tahunan sebesar 5% untuk pembiayaan angkutan umum.

MTI juga mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mendukung komitmen pendanaan pemerintah daerah dengan menjadikan angkutan umum sebagai layanan umum wajib dasar dengan persentasi alokasi APBD tetap setiap tahun.

Turunnya LPI

Donny Andi Saragih, Ketua Forum Transportasi Logistik mengungkapkan pihaknya memiliki sejumlah catatan di bidang tersebut, terutama ditandai dengan ramainya isu penurunan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia. 

LPI yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan isu Over Dimension Over Loading (ODOL) yang belum juga selesai membuat Indonesia merugi, khususnya akibat rusaknya jalan. Bahkan Kementerian PUPR mencatat kerugian kerusakan jalan sebesar Rp43 Triliun akibat ODOL.

Sektor logistik ini, terangnya, semakin penting karena berdasarkan data dari Supply Chain Indonesia menyebutkan bahwa hingga akhir 2023 PDB lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp1.245,1 triliun.

“Logistik adalah bagian penting menuju Indonesia Emas. Kami memandang skala permasalahan logistik saat ini tidak hanya sekedar urusan perhubungan, tetapi membutuhkan paradigma baru dalam kerangka kelembagaan dan tata kelola logistik nasional," jelas Donny.

Paradigma itu harus menyinergikan perencanaan tata guna lahan, pengembangan industri, hingga restrukturisasi sektor ekonomi negara dalam kerangka layanan transportasi antar moda.

Untuk itu MTI meminta pemerintah membuat badan khusus tentang logistik di dalam RPJMN dan RPJP yang akan menjadi cetak biru pembenahan kelembagaan, managemen, dan tata kelola sektor logistik ke depan.

Dalam jangka pendek, MTI berharap pemerintah membentuk badan pengatur logistik dengan perwakilan dari Kemenhub, Kemendag dan Kementerian PUPR untuk membangun pusat pusat distribusi dan logistik nasional yang mempunyai kaitan sangat tinggi dengan kegiatan ekonomi sehingga sangat potensial untuk menggandeng sektor swasta.