Context.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepala daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan ujung tombak realisasi investasi daerah.

Hal itu diungkapkan presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi yang diinisiasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua negara butuh investasi karena menjadi kunci pertumbuhan ekonomi negara.

Investasi, tuturnya, menjadi solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan menaikkan taraf hidup masyarakat serta daerah. Pasalnya, sulit meningkatkan perekonomian jika hanya mengandalkan konsumsi masyarakat atau meningkatkan ekspor.

“Yang dikejar semua negara saat ini adalah investasi dan kita ingin buka kesempatan kerja besar bagi rakyat.  Oleh sebab itu, investasi harus terus tumbuh karena investasi akan datangkan penerimaan negara dan penerimaan daerah,” tuturnya.

Melalui investasi yang masuk, penerimaan negara akan meningkat karena berbagai jenis pungutan pajak bisa diterapkan seperti pajak penghasilan badan usaha, pajak penghasilan pekerja, serta bea ekspor dan impor dan juga deviden bagi para pemegang saham.

Karena itulah, investor asing didorong untuk bermitra dengan pengusaha nasional dan daerah, seberapapun sahamnya agar bisa ikut mendongkrak pendapatan daerah.

Presiden Jokowi juga menekankan investasi yang berorientasi ekspor harus diberi perhatian khusus karena hal ini yang dibutuhkan oleh Indonesia. Terlebih lagi dengan produk yang berkaitan dengan nilai tambah melalui skema penghiliran. 

“Ekspor kita dulu adalah US$3,3 miliar. Begitu masuk era hilirisasi, ekspor kita berada di angka US$33,8 miliar. Melompat sangat tinggi sekali.  Apalagi kalau masuk ke EV baterai, bahkan kendaraan listrik, akan melompat tinggi sekali. Nilai tambah ini yang harus dikejar,” tuturnya.

Presiden pun menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, termasuk dalam hal investasi. Saat ini total investasi di luar Pulau Jawa sudah mencapai 52% berbanding investasi di Jawa yang mencapai 48%.

Menurut Jokowi, harusnya investasi di luar Pulau Jawa bisa lebih ditingkatkan dan hal ini menjadi tugas gubernur dan bupati serta walikota, sementara pemerintah pusat bertugas menyiapkan infrastrukturnya serta regulasi induknya.

Para peserta rapat juga diminta memperhatikan investasi yang ramah lingkungan karena di masa mendatang produk-produk ramah lingkunganlah yang akan dicari oleh konsumen di dunia.

Dia mencontohkan, perusahaan di bidang energi panas bumi atau geothermal saat ini mengalami lonjakan nilai sahamnya karena memang ini menjadi masa depan sumber energi.

Tidak sedikit investor yang mengincar energi baru terbarukan seperti geothermal serta investasi seperti solar panel, maupun hydro power sehingga mereka mau berinvestasi di sektor tersebut.

Kepala negara juga menyinggung tentang perrbaikan peringkat daya saing Indonesia dari posisi 44 menjajdi 34. Namun masih tertinggal dibandingkan bebeerapa negara Asean lainnya seperti Thailand dan Malausia.

Untuk mengejar ketertinggalan ini, semua pihak terutama kepala daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu harus bekerja keras memperbaiki posisi Indonesia karena mereka semua adalah ujung tombak layanan investasi.

“Terus perbaiki sistem investasi, tingkatkan realisasi investasinya. Dulu kita berorientasi di pemasaran investasi. Begitu investor datang gagal bebaskan lahan, ruwet perizinan. Kita concern di internal sendiri dengan fokus,dan  detail untuk menyelesiakan berbagai persoalan. Percuma marketing [investasi], begitu [investor] masuk ruwet bertahun-tahun,” tegas presiden.

Pada 2024, pemerintah menargetkanpertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% hingga 5,7% dan realisasi investasi ditargetkan sebesar Rp1650 triliun. 

Target tersebut bukanlah hal gampang dalam situasi dunia yang sulit seperti ini. Tapi mantan Walikota Surakarta itu yakin dengan kerja keras bersama, target-target itu mampu diselesaikan.

“Pengalaman 2022-2023 jadi pelajaran dalam rangka menaikan target. Untuk bisa bersaing dengan negara lain, penting memberikan layanan prima kepada investor. Jika ada keluhan dan masalah segera selesaikan," pungkas Presiden Jokowi.

Libatkan UMKM

Sementara itu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan evaluasi program yang sudah dilalui dan menyusun program investasi untuk tahun depan.

Adapun para pesertanya adalah para kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dari 36 provinsi serta 500-an kabupaten dan kota.

Dia menuturkan, arahan Presiden mengenai investasi yang berkualitas sudah diimplementasikan dengan mendorong peningkatan investasi di luar Pulau Jawa. Lonjakan itu terjadi sejak kuartal ketiga 2020 hingga saat ini.

“Arahan presiden agar tidak melupakan investasi di bidang UMKM juga kita laksanakan di mana pada 2022 di antara target investasi Rp1227 truliun, ada investasi UMKM sebesar Rp340 miliar sebagai bentuk afirmatif negara lewat kebijakan NIB [Nomor Induk Berusaha] gratis,” ucapnya.

Menteri Bahlil juga menguraikan bahwa di era pandemi Covid-19, terhitung 2020 hingga saat ini, konfigurasi penanaman modal asing dan dalam negeri di Indonesia mencapai 50% berbanding 48%.

Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara pertama yang mengalami peningkatan pertumbuhan investasi, khususnya di sektor riil.

Sementara terkait penghiliran, menurutnya hal itu menjajdi bagian terpenting yang mutlak dilakukan dan para kepala daerah menjadi benteng untuk menjaga investasi di bidang hilirisasi.

“Ada yang berbicara penghiliran itu tidak penting. Yang bilang investasi salah itu otaknya keliru karena, negara harus jalan lurus tegakkan kedaulatan. Sedangkan kolaborasi dengan pengusaha dan UMKM, sudah kami terapkan dan sudah berjalan dan masih harus terus dimaksimalkan,” pungkasnya.