Lagi-lagi Indonesia dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Belum selesai dengan kemiskinan, korupsi, pendidikan, kesehatan, dan sekarang mesti menghadapi proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ada di Kalimantan Timur.
 
Rasanya, segudang masalah menumpuk pada proyek IKN ini. Tak perlu dijabarkan apa saja masalahnya. Bikin pusing nantinya. Tapi kalau mau disebut salah satunya ya soal pembiayaan proyek IKN.
 
Yap! Masalah pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, belum juga menemukan titik terang. Apalagi setelah salah satu investor terbesar, Softbank memutuskan hengkang dari pembiayaan ini dan memilih untuk membiayai proyek di Sumatera Barat.
 
Ada juga kabar yang beredar bahwa Softbank memberikan syarat kesepakatan investasi. Jadi, investasi akan dilakukan jika ada 50 juta penduduk di IKN.
 
Hal ini menjadi tanda tanya besar di benak saya, mungkin kita. Memangnya IKN segitu tidak pentingnya di mata investor?
 
Pertanyaan ini pun terjawab dengan jawaban Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai bahwa batalnya investasi SoftBank Group di proyek IKN adalah kondisi keuangan yang terkendala.
 
Selain itu, syarat 50 juta penduduk IKN itu hanyalah kabar burung belaka.
 
Terjawab sih iya, tapi kok bikin bingung. Kalau memang soal keuangan yang terkendala, kenapa Softbank malah membiayai proyek di Sumatera Barat ya?
 
Hmm… Jadi muncul banyak pertanyaan di otak saya.
 
Apakah IKN bakal selesai pada 2024? Bagaimana rencana Jokowi untuk mengadakan upacara kemerdekaan di Nusantara? Lalu, akankah IKN benar benar selesai pembangunannya? Akankah IKN menjadi Hambalang selanjutnya?
 
Tapi, kita bukan peramal ya. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kita lihat saja nanti.
 
Namun, kalau kita kilas balik, sebenarnya pembiayaan IKN telah diatur dan tertulis juga biaya ini didapatkan dari empat sumber utama, yakni kerjasama pemerintah dengan swasta (KPBU), BUMN, dan investasi swasta sebesar 46,5%, dan budget dari APBN yang sebesar 53,5%.