Share

Stories 22 November 2023

Pembangunan Berwawasan Lingkungan Perlu Keterlibatan Kolektif

Perlu ada keseimbangan antara model ekonomi konvensional dengan model ekonomi baru seperti bioekonomi dan ekonomi restoratif

Context.id, JAKARTA - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menegaskan pentingnya aksi kolektif para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, sembilan kabupaten anggota LTKL dari enam provinsi memposisikan diri sebagai jembatan transisi pembangunan berkelanjutan melalui inovasi berbasis alam bagi komoditas strategis. 

Model ini bergerak dari perkebunan monokultur seperti kelapa sawit ke berbagai komoditas berbasis alam seperti kopi, kakao, kelapa, bambu dan produk turunan agroforestri yang berdampak pada terjaganya hutan dan gambut seperti atsiri nilam, vanila, tengkawang, lada, albumin ikan gabus danau gambut, gambir, dan komoditas asli hutan Indonesia lainnya.

LTKL merupakan asosiasi kabupaten yang dibentuk untuk mempertemukan lintas pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan lestari terdiri di sembilan kabupaten yaitu Aceh Tamiang, Siak, Kapuas Hulu, Musi Banyuasin, Sanggau, Sintang, Gorontalo, Sigi, dan Bone Bolango. 

Sembilan kabupaten tersebut bekerja sama dengan 27 mitra nasional dan lebih dari 70 jejaring nasional dan lokal yang bergotong royong untuk mengelola wilayah yurisdiksi secara berkelanjutan melalui tindakan kolektif dengan berbagai mitra.

Menuju tahun 2030, LTKL berfokus untuk mendorong keseimbangan antara model ekonomi konvensional yang berbasis perkebunan monokultur menuju pada model ekonomi baru yang berbasis alam seperti bioekonomi dan ekonomi restoratif. 

Model ekonomi baru ini akan berfokus pada hilirisasi produk bernilai tambah berbasis alam dan keanekaragaman hayati yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat lokal termasuk orang muda. 

Untuk itu pengembangan portofolio hijau dan pelibatan sektor swasta termasuk pelaku investasi dan pembiayaan dampak dan iklim serta pelaku rantai pasok komoditas sangat krusial dalam memicu kemajuan dalam transformasi yurisdiksi berkelanjutan.

“Seluruh ekosistem di LTKL telah menciptakan cetak biru transformasi yurisdiksi berkelanjutan untuk mencapai kesiapan menyambut pasar global. Hal ini terkait dengan komitmen bersama 9 kabupaten untuk melindungi setidaknya 50% hutan, gambut dan ekosistem penting dengan mensejahterakan 1 juta petani kecil dan masyarakat lokal di wilayah kami, ” tutur Husni Merza, Wakil Bupati Siak sekaligus Wakil Ketua Umum LTK, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11/2023).

Saat ini terdapat lima pilar esensial di dalam cetak biru tersebut yaitu perencanaan, kebijakan dan regulasi, tata kelola multi pihak, inovasi dan investasi, dan pengukuran kemajuan, pelaporan dan komunikasi untuk memperluas dukungan,

Dari sisi inovasi kemitraan, kabupaten LTKL berhasil terkoneksi dengan berbagai mitra lokal, nasional dan global untuk membantu kesiapan kabupaten dalam mengurangi angka deforestasi, meningkatkan transformasi rantai pasok, ketertelusuran serta penyiapan portofolio investasi industri hilirisasi berbasis alam. 

Sampai tahun 2023, terdapat 168 mitra multipihak termasuk sektor swasta yang bekerja sama untuk mendorong kesiapan kabupaten LTKL menuju transformasi keberlanjutan. 

Dari sisi pengukuran dan monitoring kesiapan, LTKL telah menyusun dan menjalankan monitoring kesiapan melalui Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) yang merupakan agregasi dari berbagai kerangka nasional maupun global yang memetakan serangkaian kebijakan, indikator, dan alat bantu untuk mengevaluasi dan meningkatkan daya saing kabupaten suatu wilayah.

Mengenai kesiapan kabupaten menghadapi pasar global, Ristika Putri Istanti, Kepala Sekretariat LTKL menyatakan bahwa dengan banyaknya standar dan kerangka pelaporan yang saat ini harus dihadapi oleh Kabupaten seperti Landscale, SourceUp, dan RSPO P&C yang mencakup data terkait transformasi rantai pasok berkelanjutan. 

LTKL memastikan bahwa saat ini kabupaten siap menghadapi apapun standar yang diberikan dengan modalitas resep 5 pilar dan pemantauan kematangan aksi kolektif di kabupaten LTKL berbekal KDSD dan Peta Gotong Royong.

“Bersama dengan mitra-mitranya, LTKL telah mengidentifikasi potensi dan kesiapan kabupaten lestari untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Saat ini beberapa kabupaten LTKL sedang serius mempersiapkan portofolio investasi dan pengembangan industri hilirisasi di luar model komoditas perkebunan besar," kata Ristika.  

Kabupaten LTKL sadar bahwa ada peluang ekonomi besar dengan diversifikasi model bisnis dan memperbesar porsi investasi hijau di kabupaten sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memiliki ketahanan lingkungan, ketahanan pangan, dan ketahanan terhadap bencana tanpa melupakan warisan budaya dapat terealisasi.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 22 November 2023

Pembangunan Berwawasan Lingkungan Perlu Keterlibatan Kolektif

Perlu ada keseimbangan antara model ekonomi konvensional dengan model ekonomi baru seperti bioekonomi dan ekonomi restoratif

Context.id, JAKARTA - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menegaskan pentingnya aksi kolektif para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, sembilan kabupaten anggota LTKL dari enam provinsi memposisikan diri sebagai jembatan transisi pembangunan berkelanjutan melalui inovasi berbasis alam bagi komoditas strategis. 

Model ini bergerak dari perkebunan monokultur seperti kelapa sawit ke berbagai komoditas berbasis alam seperti kopi, kakao, kelapa, bambu dan produk turunan agroforestri yang berdampak pada terjaganya hutan dan gambut seperti atsiri nilam, vanila, tengkawang, lada, albumin ikan gabus danau gambut, gambir, dan komoditas asli hutan Indonesia lainnya.

LTKL merupakan asosiasi kabupaten yang dibentuk untuk mempertemukan lintas pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan lestari terdiri di sembilan kabupaten yaitu Aceh Tamiang, Siak, Kapuas Hulu, Musi Banyuasin, Sanggau, Sintang, Gorontalo, Sigi, dan Bone Bolango. 

Sembilan kabupaten tersebut bekerja sama dengan 27 mitra nasional dan lebih dari 70 jejaring nasional dan lokal yang bergotong royong untuk mengelola wilayah yurisdiksi secara berkelanjutan melalui tindakan kolektif dengan berbagai mitra.

Menuju tahun 2030, LTKL berfokus untuk mendorong keseimbangan antara model ekonomi konvensional yang berbasis perkebunan monokultur menuju pada model ekonomi baru yang berbasis alam seperti bioekonomi dan ekonomi restoratif. 

Model ekonomi baru ini akan berfokus pada hilirisasi produk bernilai tambah berbasis alam dan keanekaragaman hayati yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat lokal termasuk orang muda. 

Untuk itu pengembangan portofolio hijau dan pelibatan sektor swasta termasuk pelaku investasi dan pembiayaan dampak dan iklim serta pelaku rantai pasok komoditas sangat krusial dalam memicu kemajuan dalam transformasi yurisdiksi berkelanjutan.

“Seluruh ekosistem di LTKL telah menciptakan cetak biru transformasi yurisdiksi berkelanjutan untuk mencapai kesiapan menyambut pasar global. Hal ini terkait dengan komitmen bersama 9 kabupaten untuk melindungi setidaknya 50% hutan, gambut dan ekosistem penting dengan mensejahterakan 1 juta petani kecil dan masyarakat lokal di wilayah kami, ” tutur Husni Merza, Wakil Bupati Siak sekaligus Wakil Ketua Umum LTK, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11/2023).

Saat ini terdapat lima pilar esensial di dalam cetak biru tersebut yaitu perencanaan, kebijakan dan regulasi, tata kelola multi pihak, inovasi dan investasi, dan pengukuran kemajuan, pelaporan dan komunikasi untuk memperluas dukungan,

Dari sisi inovasi kemitraan, kabupaten LTKL berhasil terkoneksi dengan berbagai mitra lokal, nasional dan global untuk membantu kesiapan kabupaten dalam mengurangi angka deforestasi, meningkatkan transformasi rantai pasok, ketertelusuran serta penyiapan portofolio investasi industri hilirisasi berbasis alam. 

Sampai tahun 2023, terdapat 168 mitra multipihak termasuk sektor swasta yang bekerja sama untuk mendorong kesiapan kabupaten LTKL menuju transformasi keberlanjutan. 

Dari sisi pengukuran dan monitoring kesiapan, LTKL telah menyusun dan menjalankan monitoring kesiapan melalui Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) yang merupakan agregasi dari berbagai kerangka nasional maupun global yang memetakan serangkaian kebijakan, indikator, dan alat bantu untuk mengevaluasi dan meningkatkan daya saing kabupaten suatu wilayah.

Mengenai kesiapan kabupaten menghadapi pasar global, Ristika Putri Istanti, Kepala Sekretariat LTKL menyatakan bahwa dengan banyaknya standar dan kerangka pelaporan yang saat ini harus dihadapi oleh Kabupaten seperti Landscale, SourceUp, dan RSPO P&C yang mencakup data terkait transformasi rantai pasok berkelanjutan. 

LTKL memastikan bahwa saat ini kabupaten siap menghadapi apapun standar yang diberikan dengan modalitas resep 5 pilar dan pemantauan kematangan aksi kolektif di kabupaten LTKL berbekal KDSD dan Peta Gotong Royong.

“Bersama dengan mitra-mitranya, LTKL telah mengidentifikasi potensi dan kesiapan kabupaten lestari untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Saat ini beberapa kabupaten LTKL sedang serius mempersiapkan portofolio investasi dan pengembangan industri hilirisasi di luar model komoditas perkebunan besar," kata Ristika.  

Kabupaten LTKL sadar bahwa ada peluang ekonomi besar dengan diversifikasi model bisnis dan memperbesar porsi investasi hijau di kabupaten sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memiliki ketahanan lingkungan, ketahanan pangan, dan ketahanan terhadap bencana tanpa melupakan warisan budaya dapat terealisasi.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Apakah Asteroid yang Kaya Logam Mulia Ribuan Triliun Dolar Bisa Ditambang?

Sebuah wahana antariksa sedang dalam perjalanan menuju sebuah asteroid yang mungkin mengandung logam berharga senilai sekitar US 100 ribu kuadrili ...

Context.id . 22 November 2024

Sertifikasi Halal Perkuat Daya Saing Produk Dalam Negeri

Sertifikasi halal menjadi salah satu tameng bagi pengusaha makanan dan minuman dari serbuan produk asing.

Noviarizal Fernandez . 22 November 2024

Paus Fransiskus Bakal Kanonisasi Carlo Acutis, Santo Millenial Pertama

Paus Fransiskus akan mengkanonisasi Carlo Acutis pada 27 April 2025, menjadikannya santo millenial pertama dan simbol kesatuan iman dengan dunia d ...

Context.id . 22 November 2024

Benar-benar Komedi, Pisang Dilakban Bisa Dilelang hingga Rp98,8 Miliar

Karya seni konseptual pisang karya Maurizio Cattelan, \"Comedian,\" saat dilelang di rumah lelang Sotheby’s jatuh ke tangan seorang pengusaha kr ...

Context.id . 22 November 2024