Stories - 10 May 2022

Situasi Kian Memburuk, PM Sri Lanka Mundur!

Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa akhirnya mengundurkan diri setelah demonstrasi besar-besaran yang menewaskan lima orang.


Aksi Demonstrasi di dekat Gedung Parlemen Lama di Kolombo, Sri Lanka, pada Selasa, 12 April, 2022. - Bloomberg -

Context.id, JAKARTA - Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa akhirnya mengundurkan diri setelah demonstrasi besar-besaran yang menewaskan lima orang dan melukai hampir 200 orang.

“Saya telah mengajukan pengunduran diri saya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden,” cuit Mahinda Rajapaksa pada Senin (9/5/2022) dilansir dari Twitter @PresRajapaksa

Pada Senin malam waktu setempat, terjadi insiden kekerasan yang menargetkan rumah dan properti anggota parlemen Sri Lanka. Melansir dari Daily Mirror, rumah-rumah leluhur keluarga Rajapaksa di daerah selatan daerah Hambantota dibakar oleh para pengunjuk rasa anti pemerintah dan polisi terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkannya.

Namun alih-alih bubar, pengunjuk rasa justru menyerbu kediaman perdana menteri di daerah Pohon Kuil di Kolombo. Tapi sayangnya, tiba-tiba sekelompok pendukung pemerintah datang menggunakan bus dan menyerang para pengunjuk rasa.

Bentrokan pun tak terhindarkan. Para pengunjuk rasa anti pemerintah semakin terprovokasi untuk bertingkah agresif. Kekacauan semakin parah, hingga beberapa dari mereka terpaksa melompat ke danau yang berada di sebelah lokasi kejadian agar selamat.

Dilaporkan sekitar 150 orang terluka akibat insiden tersebut dan dirawat di Rumah Sakit Nasional Kolombo.

Sri Lanka sudah mengalami pemadaman listrik, krisis makanan, bahan bakar, dan obat-obatan selama berbulan-bulan. Krisis ini mengantarkan Sri Lanka pada krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan.

Hal itupun memicu demonstrasi besar-besaran melawan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan saudaranya Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menteri.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Pencemaran Udara Perlu Diiringi Penegakkan Hukum

Penyelesaian persoalan pencemaran udara perlu diiringi dengan penegakkan hukum

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Polemik Utang Pemerintah ke BUMN

Pemerintah diminta untuk segera membayarkan utang atau tanggungannya kepada BUMN agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS

Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun

Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023