Share

Home Stories

Stories 10 Oktober 2023

Proyek Kilang LNG di Masela Harus Terealisasikan

Pembangunan kilang LNG di Masela dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.

Context.id, JAKARTA – Pembangunan kilang LNG di Masela dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.

Proyek itu akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga disokong oleh Kantor Staf Presiden.

Instansi itu  pun mendorong percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Pulau Nustual Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela, agar proyek senilai US$19,8 miliar tersebut terus berjalan.

Seperti diketahui, pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan kilang LNG di Masela masih menemui hambatan.

Yakni, belum ada titik temu soal kompensasi untuk pembebasan lahan karena masyarakat masih belum menerima keputusan tentang nilai lokasi.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Pulau Nustual harus didasarkan pada urgensi dari proyek Kilang LNG di Masela.

“Kita harus lihat uregensi proyek ini. Jangan sampai masalah kecil justru menghilangkan urgensi dan nilai proyeknya. Ini harus dicarikan alternatif penyelesaian, jangan kaku,” tuturnya, pada rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Dia mengatakan proyek pembangunan kilang LNG di Masela harus tetap jalan. Namun tidak boleh meninggalkan berbagai persoalan yang bisa menganggu stabilitas.

Saat ini, kata dia, BPKP telah meninjau ulang hasil perhitungan nilai lokasi yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Hasil review BPKP, ada komponen yang belum dihitung oleh KJPP, terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai tambahan kompensasi,” terang mantan PanglimaTNI ini.

Atas hasil itu, sambung Moeldoko, semua pihak bersepakat akan dilakukan penilaian ulang oleh lembaga independen, dan metode penilaian dilengkapi dengan data-data baru atau tambahan transaksi pembanding baru dengan melibatkan pemerintah daerah.

“Kita berupaya keras mencari jalan tengah. Kita tidak ingin proyek ini  tidak jalan. Kita juga tidak ingin proyek ini menimbulkan persoalan sosial di masyarakat,” pungkasnya.  

Sebagai informasi, Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Masela di Maluku merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai US$19,8 miliar atau sekitar Rp285 triliun dan ditargetkan akan berproduksi pada 2027.

Proyek Gas Masela diperkirakan bisa memproduksi 1.600 juta standar kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa), gas pipa 150 MMSCFD, dan 35.000 barel minyak per hari.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 10 Oktober 2023

Proyek Kilang LNG di Masela Harus Terealisasikan

Pembangunan kilang LNG di Masela dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.

Context.id, JAKARTA – Pembangunan kilang LNG di Masela dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.

Proyek itu akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga disokong oleh Kantor Staf Presiden.

Instansi itu  pun mendorong percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Pulau Nustual Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela, agar proyek senilai US$19,8 miliar tersebut terus berjalan.

Seperti diketahui, pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan kilang LNG di Masela masih menemui hambatan.

Yakni, belum ada titik temu soal kompensasi untuk pembebasan lahan karena masyarakat masih belum menerima keputusan tentang nilai lokasi.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Pulau Nustual harus didasarkan pada urgensi dari proyek Kilang LNG di Masela.

“Kita harus lihat uregensi proyek ini. Jangan sampai masalah kecil justru menghilangkan urgensi dan nilai proyeknya. Ini harus dicarikan alternatif penyelesaian, jangan kaku,” tuturnya, pada rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Dia mengatakan proyek pembangunan kilang LNG di Masela harus tetap jalan. Namun tidak boleh meninggalkan berbagai persoalan yang bisa menganggu stabilitas.

Saat ini, kata dia, BPKP telah meninjau ulang hasil perhitungan nilai lokasi yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Hasil review BPKP, ada komponen yang belum dihitung oleh KJPP, terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai tambahan kompensasi,” terang mantan PanglimaTNI ini.

Atas hasil itu, sambung Moeldoko, semua pihak bersepakat akan dilakukan penilaian ulang oleh lembaga independen, dan metode penilaian dilengkapi dengan data-data baru atau tambahan transaksi pembanding baru dengan melibatkan pemerintah daerah.

“Kita berupaya keras mencari jalan tengah. Kita tidak ingin proyek ini  tidak jalan. Kita juga tidak ingin proyek ini menimbulkan persoalan sosial di masyarakat,” pungkasnya.  

Sebagai informasi, Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Masela di Maluku merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai US$19,8 miliar atau sekitar Rp285 triliun dan ditargetkan akan berproduksi pada 2027.

Proyek Gas Masela diperkirakan bisa memproduksi 1.600 juta standar kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa), gas pipa 150 MMSCFD, dan 35.000 barel minyak per hari.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025