Context.id, JAKARTA - Bakal calon presiden, Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan yang memantik polemik, yakni terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebutnya rentan dengan proyek titipan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan sejumlah PSN terindikasi titipan yang menandakan bahwa penyusunannya tidak dilakukan secara transparan.

"Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Namun kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun,” ujar Anies, akhir pekan lalu.

Menanggapi tudingan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta agar data-data sebagaimana yang ditudingkan kepada proyek yang dikomandoinya bisa ditunjukkan.

"Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa," katanya, Minggu (1/10/2023).

Tidak hanya Jokowi, bakal calon presiden besutan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo pun turut angkat bicara. Dia meminta Anies Baswedan untuk blak-blakan membuka data guna membuktikan omongannya tersebut.

“Kalau pakai data tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Beri saja datanya itu bagus,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Era kepemimpinan Presiden Jokowi memang ditandai dengan pembangunan berbagai infrastruktur secara masif.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) kemudian didapuk sebagai ujung tombak untuk menyukseskan kebijakan tersebut, yang diiringi dengan penambahan pagu anggaran yang besar.

Anggaran infrastruktur di bawah Kementerian PUPR iproyeksikan meningkat. Kementerian PUPR rencananya akan mendapat pagu anggaran Rp138,39 triliun pada 2024.

Angka tersebut naik 11 persen jika dibandingkan anggaran Kementerian PUPR pada 2023 yaitu Rp125,22 triliun.

Ketika itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyebut, kenaikan pagu anggaran infrastruktur 2024 dilakukan guna mempercepat pembangunan proyek infrastruktur prioritas nasional, sarana dan prasarana tambahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hingga fasilitas di empat provinsi baru di Papua.  

 "Tadinya, pagu anggaran Rp128 triliun sesuai surat yang kemarin, tapi hari ini diputuskan Rp138,39 untuk tambahan-tambahan di IKN seperti airport VVIP, infrastruktur prioritas, pasar-pasar yang beliau [Presiden Joko Widodo] kunjungan kerja, ada sekitar 32 pasar, terus renovasi 22 stadion," katanya.