Stories - 05 September 2023

Pensiunan Jenderal & Birokrat Jadi Penjabat Gubernur

Presiden Joko Widodo telah menunjuk 10 nama penjabat gubernur di berbagai provinsi

Context.id, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk dan memerintahkan Mendagri Tito Karnavian melantik 10 Penjabat (Pj) Gubernur yang akan menggantikan para kepala daerah yang bakal purnatugas per 5 September 2023.

Penunjukkan dan pelantikan kesepuluh Pj Gubernur itu sudah sesuai dengan hasil rapat Tim Penilaian Akhir (TPA). Mereka berasal dari berbagai bidang mulai dari birokrat yang berkantor di seputaran Istana Negara hingga pensiunan TNI maupun Polri.

Berikut profil singkat para pejabat tersebut

Bey T. Machmuddin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat

Birokrat yang menjabat Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden sejak 2021. Bey diangkat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ridwan. Pria bernama lengkap Bey Triadi Machmudin ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pers Istana pada 2015.

Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah

Pensiunan Polri bintang tiga ini pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Sebelum ditunjuk sebagai Jateng 1, lulusan Akademi Polisi 1988 ini menjabat sebagai Inspektur Utama Setjen DPR RI.

MayjenTNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara

Sewaktu masih berkarier di TNI Angkatan Darat, Hassanudin mengambil jurusan kecabangan artileri pertahanan udara (Arhanud). Jabatan terakhirnya di lingkungan militer adalah Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Saat ini ia menggantikan Edy Rahmayadi yang juga purnawirawan Pati AD.

Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali

Sebelum menggantikan Wayan Koster, Made merupakan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Menteri Dalam Negeri RI. Lulusan Akademi Kepolisian 1989 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah adalah Widyaiswara Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri.

Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua

Dia merupakan birokrat tulen di lingkungan Provinsi Papua. Sebelum menjabat Plh. Gubernur, dirinya bertugas sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang dilantik Lukas Enembe sejak 14 Juli 2021.

Ayodhia Kalake sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur

Dia juga birokrat tulen yang memulai karier di Kementerian Luar Negeri dan terakhir menjabat sebagai menjabat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak 2022. Pria berdarah Adonara, Flores Timur, NTT, ini juga sempat menjadi anggota dewan komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Harrison Azroi sebagai Pj Gubernur Kalimantan Barat

Dia juga merupakan birokrat tulen dari provinsi tersebut. Harisson sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar sejak 14 Januari 2022. Harrison juga pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara

Dia merupakan pensiunan Polri dengan tiga bintang di pundaknya dan pernah menjabat sebagai Kapolda Sultra, Kapolda Maluku dan Kapolda Kepri. Sejak 10 Maret 2021 mengemban amanat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bachtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan

Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 1995. Pria ini pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, dan pejabat sementara Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau pada 2020.

Lalu Gita Ariadi sebagai Pj Gubernur NTB

Lalu Gita Ariadi adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat yang mulai berkarier sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1995. Ia menempatiberbagai posisi strategis di antaranya Kepala Bagian Humas dan Biro Umum Setda Provinsi NTB danKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

MORE  STORIES

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun

Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Harga Masih Tinggi, Ombudsman: HET Beras Sebaiknya Dihapus

Harga eceran tertinggi (HET) beras dinilai tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras yang masih tetap melonjak di pasaran

Noviarizal Fernandez | 19-09-2023

Benarkah Tiap WNI Menanggung Utang Rp28 Juta?

Besarnya utang negara yang dimiliki Indonesia bukan berarti setiap penduduk akan menanggung utang sebesar Rp28 juta.

Noviarizal Fernandez | 19-09-2023

Badan Usaha Baru Jadi Fokus Revisi UU Migas

Pemerintah dan Komisi VII DPR terus merampungkan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Salah satu poin krusialnya soal badan usaha ...

Noviarizal Fernandez | 19-09-2023