Context.id, JAKARTA - Deretan nama pesohor mewarnai daftar caleg sementara (DCS) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para artis, penyanyi sampai pelawak ini memutuskan untuk terjun ke politik untuk menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2024.

Jika dilihat dari sepak terjangnya, para pekerja seni ini sebenarnya sudah memiliki modal lebih dibandingkan caleg-caleg lain, yakni mereka sudah jauh dikenal publik karena sering wara-wiri di layar kaca ataupun media sosial. 

Hanya saja, keterkenalan bukan segala-galanya dalam dunia politik. Mereka tetap belum tentu memiliki elektabilitas yang tinggi alias belum terjamin untuk dipilih. Jadi, mereka tetap harus turun ke dapilnya. Soal isi kantong atau finansial yang harus dimiliki atau disiapkan, itu beda persoalan. 

Selain itu, ada tantangan lain juga yang harus diselesaikan, yakni partainya yang belum terkenal alias partai baru. Jika pesohor ini maju dengan partai lama mungkin masih untung. Jaringan partainya di pelosok sudah kuat. 

Hanya saja, harus diakui belakangan ini masyarakat sudah mulai melek dan begah dengan kondisi saat ini. Masyarakat sudah mulai mempertanyakan apa saja yang dikerjakan oleh para wakil rakyat yang mewakilinya.  Jadi, bisa saja masyarakat sulit percaya dengan caleg yang berlatar belakang pesohor karena dianggap tidak mengerti apa-apa dan hanya sebatas mengandalkan popularitas.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menilai tak ada yang salah dengan partai politik merekrut tokoh populer dari kalangan artis untuk didaftarkan jadi calon legislatif. 

Meski begitu, langkah itu bermasalah jika caleg itu tak dipersiapkan dengan matang dan sekadar dicalonkan atas tujuan meraup suara besar-besaran  untuk parpolnya. Ia mengatakan, seharusnya caleg itu harus punya kapasitas dan kesamaan visi-misi dengan parpolnya. 

“Partai sebagai organisasi punya sistem rekrutmen dan kaderisasi yang harus dijalankan secara serius. Partai tidak salah merekrut para pesohor, tetapi seharusnya partai merekrut mereka dan secara serius menyiapkan mereka sebagai kader partai sebelum dicalonkan menjadi anggota dewan,” ujar Aisah kepada Bisnis.

Dia berpendapat, seharusnya para artis yang jadi caleg itu mengikuti kaderisasi partai terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga harus dicalonkan secara berjenjang dari DPRD dan ketika sudah matang baru menuju kursi DPR RI. 

Hanya saja, jika ditelusuri dari setiap masa pemilu, terutama sejak 2004, caleg pesohor persentasenya semakin menurun. Hasil penelitian Populi Center, pada 2009 persentase kursi selebritas sebesar 3,2 persen, jumlahnya turun menjadi 2,8 persen pada 2014. Persentase ini makin menurun menjadi 2,4 persen pada 2019.

Selain itu, jika dilihat dari jumlah artis yang mengikuti pemilu, jumlahnya juga menurun. Pada Pemilu 2009 terdapat 59 pesohor yang dicalonkan oleh 14 partai untuk menjadi anggota DPR 2009-2014. Pada Pemilu 2014, jumlahnya tetap. Lalu pada Pemilu 2019, jumlahnya melesat menjadi 96 caleg. Kini, merujuk pada DCS KPU, jumlahnya juga tercatat menurun hanya 78 orang. 

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai yang paling banyak mengusung para pesohor. Tercatat, ada 19 orang yang menjadi caleg dari partai ini di antaranya  Pasha Ungu, Uya Kuya, Desy Ratnasari, Eko Patrio, dan Verrel Bramasta. Bahkan, banyaknya artis yang bergabung dengan PAN memunculkan seloroh bahwa PAN adalah singkatan dari Partai Artis Nasional.

Selain PAN, PDI Perjuangan juga memiliki banyak artis yang ikut mendaftar jadi caleg, ada 14 orang di antaranya Andre Hehanusa, Denny Cagur, Harvey Malaihollo, Junico Siahaan, Krisdayanti, Once Mekel, Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka dan beberapa lainnya. 

Jadi, parpol yang mengusung artis atau pesohor sebagai caleg memang bukan fenomena baru, melainkan sudah ada sejak lama. Semoga saja, saat mereka berada di parlemen tidak hanya sekadar berakting atau bernyanyi, tapi juga memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.