Stories - 08 August 2023

Mengapa Balai Kota Batal Jadi Tempat Proklamasi RI?

Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Padahal semula ingin dibacakan di kawasan Monas


Gedung Balai Kota, tempat Gubernur DKI Jakarta berkantor/ Dok. Biro Umum Pemprov DKI Jakarta

Context.id, JAKARTA- Proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Padahal semula naskah itu ingin dibacakan di kawasan Monas lho.

Ya, semula rencana pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di Balai Agung yang sekarang disebut Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di zaman Jepang, gedung itu digunakan sebagai kantor Jakarta Tokubetsusi (Pemerintah Kota Jakarta) yang dipimpin oleh Tokubetsu Seityoo (Wali Kota) yang ketika itu dijabat oleh seorang Jepang bernama Hasegawa. Adapun wakilnya adalah Soewirjo.

Akan tetapi, rencana itu berubah karena Bung Karno tidak ingin terjadi pertumpahan darah dengan militer Jepang.

Menurut Julius Pour dalam buku berjudul Djakarta 1945, Maroeto Nitimihardjo, Sekretaris Chuo Sang In, sebuah lembaga bentukan Jepang untuk memberikan jawaban seputar persoalan sosial politik, ditugaskan untuk menginformasikan pembatalan rencana tersebut.  

Pada Jumat pagi, 17 Agustus 1945, sekitar pukul 07.00 pagi, dia tiba di Balai Agung dengan mengendarai sepeda. Bersama turut pula dibawa stensilan naskah proklamasi yang didapatkan dari Sajuti Melik.

Ketika tiba di sana, gedung itu masih lengang tetapi kursi-kursi telah ditata dengan rapi dan sudah tersedia sebuah panggung lengkap dengan pengeras suara.

 “Saya juga membawa pesan, pembacaan proklamasi tidak jadi berlangsung di Balai Agung, tetapi diubah tempatnya di rumah Bung Karno, Pegangsaan Timur,” ujarnya.

Sesuai kesepakatan malam sebelumnya, acara proklamasi akan disebarluaskan melalui radio. Menjelang siang, kompleks itu sudah dipenuhi oleh satu batalyon Angkatan Darat Jepang yang dipimpin oleh seorang kolonel.

Rupanya pemerintah militer Angkatan Darat yang memerintah wilayah Indonesia bagian barat dan berpusat di Jakarta, telah mendapatkan informasi bahwa proklamasi akan dibacakan di kawasan Monas tersebut.

Melihat para tentara sudah bersiaga, Soewirjo berkata kepada Maroeto, “Apa mereka kita beri tahu bahwa tempat proklamasi telah diubah." Maroeto langsung menjawab, “Jangan, kita tidak tahu mengapa Rikugun [Angkatan Darat] tiba-tiba menjaga Balai Agung."

Kedua tokoh yang sudah bersahabat sejak masih menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum di era Hindia Belanda itu kemudian naik sepeda meninggalkan Balai Agung menuju Pegangsaan Timur.

Di tengah perjalanan, Maroeto mengatakan bahwa dia akan menemui Sutan Sjahrir di Jalan Maluku, sementara Soewirjo terus melanjutkan perjalanan ke Pegangsaan Timur.

Mengapa Angkatan Darat Jepang tidak menghendaki terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Padahal sebelumnya, Jepang telah mendorong terbentuknya Badan Penyeldik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Hal ini dikarenakan situasi telah berubah. Jepang yang sudah ditaklukan oleh tentara sekutu, ingin menghindari sikap permusuhan dengan pihak sekutu di mana Belanda juga turut bergabung di dalamnya.

Jika Indonesia merdeka, maka Jepang dinilai menjalankan sikap permusuhan dengan pihak sekutu.


Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

MORE  STORIES

Teknologi Digital dan Solusi Perubahan Iklim

Teknologi digital bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi atau meminimalisir dampak perubahan iklim

Context.id | 01-03-2024

Ketika Raksasa OTT Saling Klaim Istilah Local Pride

Platform over the top (OTT) konten video streaming saling bersaing menguasai pasar Indonesia, salah satunya dengan embel-embel konten lokal.

Noviarizal Fernandez | 01-03-2024

Tolak Usul Prancis, Anggota NATO Enggan Masuk Wilayah Ukraina

Usulan Presiden Prancis agar pasukan NATO memasuki wilayah Ukraina untuk ikut memerangi Rusia mendapat penolakan keras dari negara-negara anggota ...

Context.id | 29-02-2024

Kans Indonesia Gabung Klub Negara Maju

Indonesia masih punya waktu 2-3 tahun untuk menyelesaikan proses menjadi anggota OECD

Context.id | 29-02-2024