Stories - 25 July 2023
MPR Minta Pemda Jangan Tahan APBD
Pemerintah daerah diminta untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercatat masih sangat rendah

Context.id, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk tidak menahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama untuk belanja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo membeberkan realisasi belanja dan pendapatan baik di kabupaten maupun kota masih tergolong rendah. Menurutnya, untuk realisasi pendapatan baru sekitar 43,21 persen dan realisasi belanja baru 35,41 persen per 21 Juli 2023 kemarin.
Dia mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera merealisasikan belanja dan pendapatan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.
“Saya minta semua Pemda segera mengoptimalkan realisasi belanja dan pendapatan,” tuturnya di Jakarta, Selasa (25/7).
Dia berpandangan bahwa jika belanja dan pendapatan daerah bisa terealisasi, maka roda perekonomian di daerah bisa bergerak secara maksimal. Menurutnya, salah satu yang bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah adalah memberikan bantuan sosial dan berbagai dana insentif untuk kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai ada penyaluran bansos yang tertunda, karena hal ini bisa membuat masyarakat sulit,” katanya.
Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah pusat untuk memantau realisasi APBD oleh daerah agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu serta tidak diselewengkan oleh oknum tertentu.
“Jadi anggaran ini sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan program dan proyek yang ada di dalam pos-pos anggaran,” ujarnya
Penulis : Sholahuddin Ayyubi
Editor : Wahyu Arifin
MORE STORIES

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS
Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun
Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Harga Masih Tinggi, Ombudsman: HET Beras Sebaiknya Dihapus
Harga eceran tertinggi (HET) beras dinilai tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras yang masih tetap melonjak di pasaran
Noviarizal Fernandez | 19-09-2023

Benarkah Tiap WNI Menanggung Utang Rp28 Juta?
Besarnya utang negara yang dimiliki Indonesia bukan berarti setiap penduduk akan menanggung utang sebesar Rp28 juta.
Noviarizal Fernandez | 19-09-2023
A modern exploration of business, societies, and ideas.
Powered by Bisnis Indonesia.
Copyright © 2023 - Context
Copyright © 2023 - Context