Context.id, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk tidak menahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama untuk belanja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo membeberkan realisasi belanja dan pendapatan baik di kabupaten maupun kota masih tergolong rendah. Menurutnya, untuk realisasi pendapatan baru sekitar 43,21 persen dan realisasi belanja baru 35,41 persen per 21 Juli 2023 kemarin.

Dia mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera merealisasikan belanja dan pendapatan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.

“Saya minta semua Pemda segera mengoptimalkan realisasi belanja dan pendapatan,” tuturnya di Jakarta, Selasa (25/7).

Dia berpandangan bahwa jika belanja dan pendapatan daerah bisa terealisasi, maka roda perekonomian di daerah bisa bergerak secara maksimal. Menurutnya, salah satu yang bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah adalah memberikan bantuan sosial dan berbagai dana insentif untuk kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai ada penyaluran bansos yang tertunda, karena hal ini bisa membuat masyarakat sulit,” katanya.

Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah pusat untuk memantau realisasi APBD oleh daerah agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu serta tidak diselewengkan oleh oknum tertentu.

“Jadi anggaran ini sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan program dan proyek yang ada di dalam pos-pos anggaran,” ujarnya