Share

Stories 10 Juli 2023

DPR Harap Calon Anggota DK OJK Tertibkan Fintech Nakal

DPR berdalih tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan layanan fintech, terutama terkait bunga tinggi.

Ilustrasi P2P lending atau pinjaman online (pinjol) - Dok.

Context.id, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) mampu bersikap tegas terhadap para pelaku layanan jasa financial technology (fintech) yang bermasalah.

Hal itu diutarakan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun lantaran tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan layanan fintech, terutama terkait bunga  tinggi.

Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) per Oktober 2022 sudah ada 302 masyarakat yang mengadukan pemain fintech karena menerapkan bunga tinggi.

“Masalah fintech ini perlu ditanggapi secara serius, sebab bagi kebanyakan orang mungkin masalah bunga yang tinggi menjadi masalah utama yang banyak dikeluhkan terutama pada pelaku usaha UMKM,” tuturnya di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, DK OJK juga harus mengevaluasi keberadaan fintech di Indonesia. Pasalnya, kata Misbakhun, tidak sedikit fintech ilegal masih beredar dan menjebak masyarakat untuk meminjam uang dengan bunga yang tinggi.

Selain itu, sejumlah pemain fintech, menurut Misbakun juga tidak transparan dalam memberikan edukasi mengenai bunga yang akan dikenakan kepada masyarakat. Alhasil,  tidak sedikit masyarakat yang terjebak dengan permainan bunga tinggi pemain fintech.

“Semakin banyaknya fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK mengenakan biaya bunga dan denda yang begitu besar dan tidak transparan,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Misbakun di sela-sela acara uji kepatutan dan kelayakan para calon anggota DK OJK di DPR pada Senin 10 Juli 2023. 

Berdasarkan surat yang dikirim Presiden Jokowi ke DPR, empat calon DK OJK tersebut adalah Agusman, Adi Budiarso, Hasan Fauzi dan Erwin Haryono.

Seluruh calon DK OJK tersebut diajukan untuk menempati dua posisi. Agusman dan Adi Budiarso diusulkan sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan Hasan Fauzi dan Erwin Haryono sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.



Penulis : Sholahuddin Ayyubi

Editor   : Oktaviano Donald

Stories 10 Juli 2023

DPR Harap Calon Anggota DK OJK Tertibkan Fintech Nakal

DPR berdalih tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan layanan fintech, terutama terkait bunga tinggi.

Ilustrasi P2P lending atau pinjaman online (pinjol) - Dok.

Context.id, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) mampu bersikap tegas terhadap para pelaku layanan jasa financial technology (fintech) yang bermasalah.

Hal itu diutarakan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun lantaran tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan layanan fintech, terutama terkait bunga  tinggi.

Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) per Oktober 2022 sudah ada 302 masyarakat yang mengadukan pemain fintech karena menerapkan bunga tinggi.

“Masalah fintech ini perlu ditanggapi secara serius, sebab bagi kebanyakan orang mungkin masalah bunga yang tinggi menjadi masalah utama yang banyak dikeluhkan terutama pada pelaku usaha UMKM,” tuturnya di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, DK OJK juga harus mengevaluasi keberadaan fintech di Indonesia. Pasalnya, kata Misbakhun, tidak sedikit fintech ilegal masih beredar dan menjebak masyarakat untuk meminjam uang dengan bunga yang tinggi.

Selain itu, sejumlah pemain fintech, menurut Misbakun juga tidak transparan dalam memberikan edukasi mengenai bunga yang akan dikenakan kepada masyarakat. Alhasil,  tidak sedikit masyarakat yang terjebak dengan permainan bunga tinggi pemain fintech.

“Semakin banyaknya fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK mengenakan biaya bunga dan denda yang begitu besar dan tidak transparan,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Misbakun di sela-sela acara uji kepatutan dan kelayakan para calon anggota DK OJK di DPR pada Senin 10 Juli 2023. 

Berdasarkan surat yang dikirim Presiden Jokowi ke DPR, empat calon DK OJK tersebut adalah Agusman, Adi Budiarso, Hasan Fauzi dan Erwin Haryono.

Seluruh calon DK OJK tersebut diajukan untuk menempati dua posisi. Agusman dan Adi Budiarso diusulkan sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan Hasan Fauzi dan Erwin Haryono sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.



Penulis : Sholahuddin Ayyubi

Editor   : Oktaviano Donald


RELATED ARTICLES

Pembangunan Pabrik BYD Brasil Dihentikan karena Pekerjanya Dijadikan Budak

Para pekerja asal China itu hidup dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan karena paspor dan sebagian besar gaji mereka dipotong oleh perusahaan ...

Context.id . 24 December 2024

Benarkah Penjualan EV Melambat pada 2024? Memahami Angka di Baliknya

Banyak yang menyebut tren kendaraan listrik global terus menurun. Namun hasil riset menunjukkan sebaliknya

Context.id . 24 December 2024

Nissan dan Honda Pertimbangkan Merger, Solusi Bertahan di Industri EV?

Para analis memandang merger ini sebagai peluang bagi kedua perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar EV yang semakin kompetitif.

Context.id . 24 December 2024

Komentar Faksi-Faksi di Palestina Setelah Rezim Bashar al-Assad Tumbang

Kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah mendapat respon positif dari faksi-faksi perjuangan di Palestina

Context.id . 23 December 2024