DPR Harap Calon Anggota DK OJK Tertibkan Fintech Nakal

Context.id, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) mampu bersikap tegas terhadap para pelaku layanan jasa financial technology (fintech) yang bermasalah.

Hal itu diutarakan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun lantaran tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan layanan fintech, terutama terkait bunga tinggi.

Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) per Oktober 2022 sudah ada 302 masyarakat yang mengadukan pemain fintech karena menerapkan bunga tinggi.

“Masalah fintech ini perlu ditanggapi secara serius, sebab bagi kebanyakan orang mungkin masalah bunga yang tinggi menjadi masalah utama yang banyak dikeluhkan terutama pada pelaku usaha UMKM,” tuturnya di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, DK OJK juga harus mengevaluasi keberadaan fintech di Indonesia. Pasalnya, kata Misbakhun, tidak sedikit fintech ilegal masih beredar dan menjebak masyarakat untuk meminjam uang dengan bunga yang tinggi.

Selain itu, sejumlah pemain fintech, menurut Misbakun juga tidak transparan dalam memberikan edukasi mengenai bunga yang akan dikenakan kepada masyarakat. Alhasil, tidak sedikit masyarakat yang terjebak dengan permainan bunga tinggi pemain fintech.

“Semakin banyaknya fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK mengenakan biaya bunga dan denda yang begitu besar dan tidak transparan,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Misbakun di sela-sela acara uji kepatutan dan kelayakan para calon anggota DK OJK di DPR pada Senin 10 Juli 2023.

Berdasarkan surat yang dikirim Presiden Jokowi ke DPR, empat calon DK OJK tersebut adalah Agusman, Adi Budiarso, Hasan Fauzi dan Erwin Haryono.

Seluruh calon DK OJK tersebut diajukan untuk menempati dua posisi. Agusman dan Adi Budiarso diusulkan sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan Hasan Fauzi dan Erwin Haryono sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.