Context.id, JAKARTA - Akhirnya, Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah pada 17 Agustus 1945, seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dalam debat parlemen tentang kolonialisme.

“Belanda mengakui 17 Agustus sepenuhnya tanpa syarat,” ujarnya dikutip dari Telegraaf. Adapun pemikiran Mark juga didasarkan oleh penelitian yang dilakukan Institut NIOD, Institut KITLV, dan Institut NIMH bertajuk “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia pada 1945-1950.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Belanda melakukan kekerasan struktural berlebihan selama Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1950). Pada kesempatan tersebut, Mark pun secara resmi meminta maaf atas kekerasan struktural pada kala itu. 

Adapun memang dalam beberapa tahun terakhir, Belanda juga telah mengucapkan selamat dan datang ke perayaan kemerdekaan Indonesia. “Tentu dalam beberapa tahun terakhir, kami telah hadir di semua jenis perayaan pada 17 Agustus,” ujarnya lagi.

Mengapa Selama Ini Belanda Tidak Akui RI Merdeka pada 17 Agustus 1945?

Kalau kita kilas balik, pada saat Jepang resmi kalah dari Belanda, Indonesia memang menyatakan kemerdekaannya, yakni pada 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan proklamasi dari Ir. Sukarno. Namun, tak lama setelahnya, Belanda kembali ke Indonesia dan ingin mengembalikan Indonesia ke tangannya. 

Pada kala itu, pertempuran pun tidak dapat dihindari. Pertempuran pertama pun berlangsung pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947 dan dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.

Kemudian, di tahun yang sama, untuk mengatasi konflik dengan diplomatis, Indonesia dan Belanda duduk bersama di Perjanjian Linggarjati. Dari perundingan tersebut lah kemudian Belanda mengakui bahwa Indonesia telah merdeka secara de facto atau secara informal dengan wilayah hanya Sumatra, Jawa, dan Madura.

Namun, sekalipun sudah ada perjanjian, Belanda tetap menyerang Indonesia pada Desember 1948 atau yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Dan akhirnya setelah berulang kali melakukan perjanjian, sampailah mereka ke perjanjian terakhir yakni Konferensi Meja Bundar (KMB). 

Di sanalah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia, saat Pemerintah belanda melimpahkan kewenangan pemerintahan pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, pada saat itu, Belanda mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949, sesuai dengan tanggal berlangsungnya KMB.

Pengakuan itu pun terus dipegang teguh Belanda, setidaknya hingga 2022. Adapun dikutip dari laman DPR, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan bahwa Belanda masih belum bisa mengakui kemerdekaan indonesia pada tahun 1945 karena khawatir aktivitas militer mereka pada periode 1945-1949 terbongkar. Pasalnya, pada kurun empat tahun tersebut, Belanda bisa dikatakan melakukan agresi militer pada Indonesia.

“Agresi itu adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, apalagi sudah cukup banyak korbannya di beberapa daerah. Mulai dari Yogyakarta, sebagai ibukota negara kala itu. Kemudian, di Rawagede, Karawang, yang juga ada peristiwa yang cukup menonjol. Kemudian, daerah lain meliputi Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan daerah-daerah lainnya,” ujar Fadli.

Namun, pengakuan Belanda bahwa Indonesia merdeka tahun 1945 ternyata ditentang banyak pihak. Mulai dari seorang anggota parlemen, Eppink.

Dikutip dari Telegraaf, Eppink menyatakan bahwa masa lalu manusia dilihat dari lensa pada saat ini, bukan masa lalu. Maka dari itu Eppink pun menyatakan bahwa laporan itu adalah pemalsuan sejarah.

Serupa, dikutip dari Dutch News, anggota masyarakat Maluku juga tidak terima atas pengakuan itu. Soalnya, pengakuan Belanda yang sebelumnya, pada 1949 memberikan kepercayaan terhadap berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) yang dideklarasikan pada 25 April 1950, tetapi tidak pernah diakui.

Oleh karena itu, komentar Mark atas kemerdekaan Indonesia di 1945 adalah ‘serangan lain pada hak keberadaan RMS’.