Context.id, JAKARTA - Kisruh mengenai UU Cipta Kerja ini sebenarnya sudah bergulir sejak 20 Oktober 2019. Soalnya sejak awal, UU ini seakan hanya mementingkan kepentingan pengusaha dibandingkan rakyat.

Mulai dari penentuan UMP, uang pesangon PHK, Kementerian Keuangan superpower, hingga yang paling unik tentang pasal siluman pajak, karena peraturan ini bisa tiba-tiba muncul. Soalnya normalnya, sebelum diresmikan, biasanya draf dari UU tersebut pasti diberikan dulu ke publik. Namun, pasal pajak ini yang sangat menguntungkan pengusaha, enggak ada di draft tersebut.

Pantesan, kalau buruh pada protes dan demo sama pemerintah. Namun ajaibnya, pemerintah malah tetap melanjutkannya dan bahkan terkesan buru-buru disahkan. Alhasil, enggak sampai sebulan setelah disahkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat a.k.a perlu direvisi.