Pertemuan Biden-Xi Jinping Bakal Redam Konflik Global?

Context.id, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu secara langsung dengan Presiden China, Xi Jinping dalam rangkaian acara G20 di Indonesia, Senin (4/11/2022) sekitar 17.30 WITA.

Ini merupakan pertemuan pertama antara keduanya semenjak Biden terpilih menjadi presiden. Sebelumnya, dua kepala negara adidaya ini sempat bertemu pada 2015, saat Biden masih menjabat sebagai wakil presiden. 

Hal ini disebut-sebut oleh masyarakat sebagai pertemuan puncak global pertama dari Perang Dingin kedua. Pasalnya, saat ini sedang terjadi sejumlah ketegangan di dunia, yakni invasi China ke Taiwan, peluncuran rudal Korea Utara, hingga perang Rusia-Ukraina.

Selain itu, saat ini terjadi serangkaian kontrol ekspor yang sangat ketat, yang diberlakukan di Uni Soviet dan China dari Amerika Serikat. Diketahui, Amerika memberlakukan kontrol ekspor atas penjualan chip semikonduktor kepada China. Menurut penulis buku Chris Miller, pembatasan ini sama kondisinya seperti perang dingin beberapa dekade lalu. 

Maka dari itu, diharapkan Biden dapat menggunakan posisinya untuk mengurangi ketegangan baik dalam hubungan bilateral hingga multilateral. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan memberikan kemajuan pada bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama dan pemahaman tentang keterbatasan masing-masing.

“Saya mengenalnya dengan baik, dia mengenal saya,” ujar Biden tentang Xi. “Kita harus mencari tahu di mana garis merahnya dan apa hal yang terpenting bagi kita masing-masing, untuk dua tahun ke depan,” ujar Biden dikutip dari The Guardian saat pertemuan KTT ASEAN. 

Selain itu, mengutip dari Bisnis, pertemuan keduanya bisa menjadi penentu apakah kondisi perang dingin kedua negara dapat mereda. 

 

Konon Biden dan Xi Pernah “Berteman”

Pada saat kunjungan Presiden Barack Obama ke China pada 2015 lalu, Biden masih menjabat sebagai wakil presiden. Namun, saat itu hubungan antara kedua tokoh politik dan negara pun berjalan lancar.

Dikutip dari NBC, Biden bahkan pernah bercerita kepada Xi tentang makna yang luas dari kunjungan AS ke negara tirai bambu ini.

Namun sayangnya, hubungan mereka mengendur saat keduanya terpilih menjadi presiden. Adapun ketika seorang reporter mengatakan bahwa keduanya merupakan teman lama, Biden langsung marah dan menjawab bahwa hubungan ia dengan Xi hanya murni bisnis.

 

China Sering “Bertengkar” dengan AS

Dikutip dari CFR, konflik antara dua negara ini sebenarnya sudah berjalan lama dan kompleks sejak 1949. Pasalnya, saat itu terjadi perang saudara antara pihak komunis yang dibantu oleh Rusia dan nasionalis yang dibantu oleh Amerika. Namun, konflik antara kedua negara adidaya ini kembali mencuat akhir-akhir ini berkat sejumlah tuntutan yang dilayangkan Biden pada Xi.

Diketahui, Biden telah berulangkali menuntut China atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang Uighur dan etnis minoritas lainnya, memprotes tindakan keras Beijing terhadap aktivis di Hong Kong, praktik perdagangan paksa, melakukan provokasi militer terhadap Taiwan, dan menegur China atas perbedaan pendapat terkait perang antara Ukraina-Rusia.

Pasalnya, seperti yang diketahui bahwa China merupakan negara yang tidak memihak satu kubu pun dalam perang Ukraina-Rusia. Namun, walau demikian, keberpihakan China lebih condong ke Rusia, sementara Amerika tentunya memihak ke Ukraina.

Namun, hubungan antara kedua belah pihak ini semakin memanas ketika AS dirasa ikut campur dengan hubungan China dan Taiwan, dengan kedatangan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi ke Taiwan. 

Pasalnya, China masih menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari negaranya, tetapi Taiwan beranggapan sebaliknya. Maka dari itu, dengan kunjungan Pelosi, China menganggap bahwa Taiwan seakan diberi harapan untuk melepaskan diri dari China. 

Lebih lanjut, China juga menganggap bahwa Amerika melupakan perjanjian yang menyatakan bahwa Amerika hanya mengakui China dan tidak mengakui Taiwan. Diketahui, sejak kunjungan tersebut, hubungan kedua negara semakin memburuk. Beijing memutuskan tiga saluran dialog antara kedua negara dan menangguhkan kerjasama di lima bidang, termasuk perubahan iklim.