Stories - 27 September 2022

Proyek Pengerjaan Infrastruktur IKN Resmi Dimulai!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses pembangunan proyek di IKN sudah resmi dimulai.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses pembangunan proyek di IKN sudah resmi dimulai, Senin (26/9/2022). - Antara -

Context.id, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses pembangunan proyek di IKN sudah resmi dimulai.

“Sudah (mulai konstruksi),” ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, kepada Bisnis, pada Senin (26/9/2022).

Danis menyatakan bahwa proses konstruksi di IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap. Adapun proses konstruksi yang telah dimulai adalah pemetaan lahan dan proyek jalan.

Namun uniknya, proses konstruksi proyek ini tidak dimulai dengan acara seremonial ataupun groundbreaking.

Diketahui, hal ini juga sesuai dengan instruksi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Pasalnya pada pekan lalu, Basuki menyatakan bahwa proses konstruksi infrastruktur dasar di IKN Nusantara dapat dimulai pada akhir pekan lalu, setelah pihaknya telah selesai mengumpulkan penyedia jasa dan mendapatkan tender.

“Saya minta paling lambat akhir pekan ini mulai bekerja,” ujar Basuki.

Berapa Biaya Pembangunan IKN?

Diketahui, Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk memulai pembangunan infrastruktur tahap pertama di ibukota baru ini.

Adapun dana tersebut terbagi atas 6 paket dari Ditjen Sumber Daya Air dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, 8 paket dari Ditjen Bina Marga dengan nilai Rp4,599 triliun, 4 paket dari Rp111,9 miliar dan 1 paket dari Ditjen Perumahan dengan nilai Rp567 miliar.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Pencemaran Udara Perlu Diiringi Penegakkan Hukum

Penyelesaian persoalan pencemaran udara perlu diiringi dengan penegakkan hukum

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Polemik Utang Pemerintah ke BUMN

Pemerintah diminta untuk segera membayarkan utang atau tanggungannya kepada BUMN agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS

Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun

Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023