Stories - 20 September 2022

RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Kabar Baik?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, pada Selasa (20/9/2022).


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, pada Selasa (20/9/2022). - Antara -

Context.id, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, pada Selasa (20/9/2022).

“Selanjutnya kami tanyakan kepada seluruh fraksi, apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan sebagai Undang-Undang?” ujar Lodewijk dalam rapat paripurna yang disusul dengan pernyataan setuju dari anggota lainnya, Selasa (20/9/2022). 

Seperti yang diketahui, bahwa akhir-akhir ini Indonesia banyak dilanda masalah mengenai keamanan data pribadi. Mulai dari peretasan hingga pencurian dan penjualan data. Mulai dari data pribadi masyarakat, petinggi negara, perusahaan pemerintah, hingga perusahaan swasta

Tak heran jika menurut data laporan dari Kaspersky, pada tiga bulan pertama 2022, Indonesia sudah menghadapi lebih dari 11 juta serangan siber dan pasti akan jauh lebih banyak lagi jika dihitung hingga saat ini.

Lebih lanjut, masalah data pribadi bukan hanya mengenai kriminal, tetapi ada pula beberapa oknum yang dengan sengaja menggunakan data pribadi orang lain untuk pinjaman online ataupun penipuan.

Maka dari itu, Ketua DPR, Puan Maharani menyatakan bahwa RUU PDP ini akan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara atas data pribadinya. 

“Dengan demikian, tidak ada lagi tangisan rakyat akibat pinjaman daring yang tidak mereka minta, atau doxing yang membuat meresahkan warga,” ujar Puan.

 

RUU PDP Mengundang Kontroversi

Naskah final RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah dibahas sejak 2016 ini terdiri atas 371 daftar inventaris malah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Adapun jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah yakni 72 pasal.

Namun, dua minggu yang lalu, sejumlah pakar dan pengamat menilai bahwa masih adanya permasalahan dalam perumusan RUU Perlindungan Data Pribadi. Pasalnya, RUU ini dinilai cenderung menambah masalah mengenai pengaturan data pribadi, dibandingkan menyelesaikannya. 

Selain itu, dilansir dari Tempo, Public Virtue dalam kajiannya menyatakan bahwa RUU PDP turut menyelipkan bentuk pengawasan dan kontrol negara atas warga dengan dalih perlindungan. 

Lebih lanjut, pengamat menyatakan bahwa masih belum ada perbedaan antara data umum dan data khusus. “RUU PDP perlu memuat demarkasi antara data umum dan data khusus,” ujar pakar siber keamanan, Teguh Aprianto sesuai keterangan tertulis Public Virtue. 


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Infrastruktur Pendukung F1 Powerboat Siap Digunakan

Wisatawan yang kebetulan berkunjung dipastikan turut menikmati ajang balap itu

Noviarizal Fernandez | 27-02-2024

Melalui 4 Pilar ini Kanker Serviks Dapat Dicegah

Indonesia menduduki peringkat keempat pada angka kematian yang disebabkan oleh kanker serviks

Context.id | 27-02-2024

Ini 10 Bahan Alami Untuk Tingkatkan Kadar Hemoglobin

Hemoglobin dalam sel darah merah sangat penting dan sangat vital bagi tubuh manusia.

Noviarizal Fernandez | 27-02-2024

Mobil Listrik Terus Diguyur Insentif

Pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

Noviarizal Fernandez | 27-02-2024