Context.id, JAKARTA - Indonesia merupakan negara yang 70 persen wilayahnya adalah lautan dan 30 persen sisanya adalah daratan. 

Selain itu, Indonesia juga memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Hal inilah yang membuat Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Namun sayangnya, semakin hari, kesadaran Indonesia pada lautan semakin menurun. Menurut Vice President Marine Asia Pacific Field Division Conversation Internasional, Mark Erdmann menyatakan bahwa Indonesia terlalu fokus untuk membangun di daratan.

Tak hanya soal pembangunan, masyarakat Indonesia juga lebih fokus untuk memperhatikan dampak lingkungan yang ada di daratan. Dimulai dari banyaknya kampanye mengenai penghijauan kembali, pendaurulangan sampah, hingga green financing yang lebih berfokus pada daratan.

Maka dari itu, muncullah blue financing. Ini adalah pembiayaan kepada sektor publik dan swasta, yang mendukung investasi terkait laut. 

Perencana senior BAPPENAS Gellwynn Jusuf menyatakan bahwa industri biru di Indonesia masih kurang pendanaan. Angka untuk investasi blue financing di Indonesia juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan investasi dari saluran terestrial. 

Tak heran jika industri biru di Indonesia masih dirasa kurang berdampak pada produk domestik bruto (GDP) Indonesia. Soalnya, industri biru Indonesia hanya menyumbang 3,6 persen untuk GDP. “Sistem biru Indonesia secara umum masih kurang berdampak pada penghasilan GDP Indonesia, itu hanya berkontribusi 3,6 persen, dan kebanyakan pun dari sektor pemerintah,” ujar Gellwynn.

Padahal permasalahan yang ada di laut sama gawatnya dengan yang ada di darat. Mulai dari penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, sampah laut, kesehatan laut, dan rusaknya habitat hewan laut. 

Selain itu, hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara yang didominasi dengan perairan, yang tentunya segala hal yang tidak berkelanjutan akan mengganggu populasi biota laut. Kalau mengutip dari Presiden Jokowi, “pentingnya pembuatan blue economy di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara yang paling kaya dalam keanekaragaman biota laut”. 

Masalahnya, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar US$1,64 triliun atau setara dengan Rp24,3 triliun. Hal ini pun kemudian diperparah dengan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. 

Maka dari itu, Gellwynn pun menyatakan bahwa masyarakat dan pemerintah butuh melakukan beberapa tahap agar blue financing ini dapat benar-benar terealisasi.

1. Memperkuat kerangka investasi untuk blue finance. 

2. Memperkuat integrasi dan ketersediaan informasi, kesadaran, kapasitas, dan skala untuk blue investment.

3. Mempersiapkan skema investasi.

4. Mengurangi dampak dari mitigation arrangements (baik tinggi ataupun rendah).