Context.id, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sekitar 60 persen negara berpenghasilan rendah terancam bangkrut. Pasalnya, krisis global yang terjadi saat ini dapat membuat negara-negara tersebut tidak dapat membayar utang. 

“Sebanyak 60 persen negara berpenghasilan rendah saat ini sudah kesulitan membayar utang. Ini bukan kasus satu-dua, tapi meluas. Ini isu yang harus kita selesaikan bersama oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, dan organisasi-organisasi internasional, multilateral,” ujar Sri Mulyani di keynote speech pembukaan FMCBG G20 Indonesia, Jumat (15/7/2022).

Lebih lanjut, Sri Mulyani bahkan menyatakan bahwa belasan negara berkembang dan negara maju juga akan sulit membayar utang hingga tahun depan. Hal ini dikarenakan tiga ancaman yang mengintai stabilitas keuangan global, yakni perang, inflasi, dan kenaikan harga komoditas. 

“(Ancaman ini) bisa meningkatkan resiko utang,  tak hanya low income, middle income, bahkan negara penghasilan tinggi,” ujar Sri Mulyani.

Pasalnya, kenaikan inflasi ini lebih cepat dibandingkan kesiapan kebijakan moneter untuk mengantisipasinya. 

Negara yang dapat dikatakan negara berpendapatan rendah menurut World Bank adalah negara dengan Gross National Income (GNI) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita di bawah U$1.085 atau Rp16 juta. Adapun negara tersebut adalah Afghanistan, Yemen, Uganda, Togo, Sudan, dan negara-negara lainnya. 

Bagaimana dengan Indonesia?

Seperti yang diketahui, Tanah Air kita ini masih menduduki peringkat sebagai negara berkembang. Namun, Sri Mulyani dikutip dari Bisnis menyatakan bahwa posisi utang pemerintah saat ini masih berada pada level aman, terutama dengan penerimaan yang meningkat karena lonjakan harga komoditas global.

Bahkan rasio utang pemerintah tercatat mengalami penurunan, dari semula 39,9 persen dari PDB atau senilai Rp7.040,32 triliun, menjadi 38 persen dari PDB. “dengan penerimaan kuat yang kita nikmati karena commodity boom, rasio utang kita terhadap PDB sebenarnya turun menjadi 38 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani. 

Namun, menteri keuangan RI ini masih menyatakan bahwa Indonesia harus mewaspadai potensi resesi. Pasalnya, menurut survei terbaru Bloomberg, Indonesia menduduki peringkat 14 dari 15 negara di Asia yang kemungkinan mengalami resesi ekonomi, dengan angka 3 persen. 

Maka dari itu, kebijakan ekonomi Indonesia akan diawasi dengan lebih lanjut. Mulai dari kebijakan fiskal, moneter, kebijakan sektor keuangan, hingga regulasi lainnya yang juga berpengaruh pada daya beli dan keuangan negara.