Context.id, JAKARTA - Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospect mencatat, terdapat dua kebijakan pemerintah Indonesia yang berpotensi menambah angka kemiskinan.

Adapun peraturan yang pertama adalah subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), yang disebut lebih menguntungkan rumah tangga kelas menengah dan atas. Lalu peraturan kedua adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang memang akan berdampak langsung pada masyarakat miskin. 

Menurut Bank Dunia, jika Indonesia menghilangkan subsidi energi, Indonesia akan menghemat 1 persen dari PDB. Kemudian, jika Indonesia tetap menerapkan kenaikan PPN, angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat hingga 0,27 persen. 

Namun, hal ini ditampik oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurutnya, angka kemiskinan Indonesia memang sempat  naik, tetapi kembali mengalami penurunan. Perlu diketahui, penerapan kenaikan PPN sudah diberlakukan sejak 1 April 2022.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menggunakan kebijakan yang dilakukan sekarang ini, untuk menjaga keberlangsungan ekonomi Indonesia. “Kita tetap menggunakan policy sesuai dengan yang saya sampaikan, (untuk) menjaga daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga kesehatan fiskal,” ujar Sri Mulyani. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa ia akan menjaga momentum penurunan kemiskinan dengan segala aspek ekonomi. Namun, ia juga menegaskan bahwa instrumen ekonomi tidak hanya mengenai pajak.

“Tools kita nggak cuma satu, yaitu pajak,” ujar Sri Mulyani.

Sekalipun itu, dalam Indonesia Economic Prospect, World Bank menyatakan bahwa pertumbuhan Indonesia meningkat pada akhir tahun 2021 mencapai 3.7 persen ketika negara ini keluar dari gelombang varian Delta yang cukup parah pada bulan Juli-Agustus. 

Momentum tersebut terbawa hingga triwulan pertama tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen (yoy), sekalipun sempat terdampak adanya kasus COVID varian Omicron yang singkat dan tajam.