Penghayat Kepercayaan Harapkan Dukungan Pemerintah

Context.id, JAKARTA - Penghayat kepercayaan di Indonesia menghadapi beragam tantangan sehingga dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah sangat diperlukan.

Hal itu turut mewarnai sarasehat nasional kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang digelar di Surabaya, belum lama ini.

Dalam sarasehan itu, para peserta menyadari di tengah dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang, keberlanjutan dalam pengelolaan penghayat kepercayaan menjadi salah satu fokus utama.

Penghayat kepercayaan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki sistem keyakinan dan praktik spiritual yang berbeda dari agama-agama mayoritas di Indonesia.

Meski minoritas, peran mereka dalam menjaga keberagaman budaya dan spiritual di Indonesia sangatlah signifikan.

Kelompok-kelompok penghayat kepercayaan mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun, yang tak hanya memiliki arti penting bagi komunitasnya tetapi juga berkontribusi pada kekayaan budaya bangsa.

Sri Hartini, pamong budaya ahli utama dari Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjen Kebudayaan) Kemdikbud-Ristek berharap direktoratnya naik kelas jadi Kementerian Kebudayaan.

Pernyataan ini, tuturnya, tidak hanya sekadar ambisi institusional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan mendesak akan penguatan struktur kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan dalam pengelolaan penghayat kepercayaan di Indonesia.

Menurutnya, selama bertahun-tahun, penghayat kepercayaan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stigma sosial hingga pengakuan hukum yang terbatas.

Angin segar bagi komunitas ini muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 yang mengakui penghayat kepercayaan dalam kartu tanda penduduk.

Meski begitu, keberlanjutan dalam upaya pengelolaan dan dukungan bagi penghayat kepercayaan tetap menjadi kebutuhan mendesak.

“Keberlanjutan ini tidak hanya penting bagi kelestarian budaya, tetapi juga untuk merajut persatuan dan memperkuat kesetaraan dalam keberagaman Indonesia,” terangnya.

Joko Witono dari komunitas Budha Jawi Wisnu menegaskan perlunya langkah yang besar dari Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk menyelamatkan akar budaya bangsa melalui kepercayaan dan masyarakat adat.

“Konsep pembangunan yang penting ini adalah serap aspirasinya dari bawah yakni bottom up, bukan top down. Jadi saya berharap direktorat ini turun kebawah jangan hanya berdasarkan laporan,” ucapnya.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menekankan ajaran penghayat kepercayaan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya, serta memberikan solusi bagi berbagai tantangan global.

“Direktorat Jenderal Kebudayaan harus lebih optimal dalam memastikan hak-hak para penghayat kepercayaan diakui dan dihormati, sekaligus memfasilitasi mereka dalam menghadapi perubahan zaman,” jelasnya.