Share

Home Stories

Stories 03 Juni 2025

Vietnam Blokir Telegram, Antara Keamanan Negara dan Sensor Digital

Pemerintah Vietnam kembali menjadi sorotan setelah memerintahkan pemblokiran Telegram yang sangat populer di negara komunis itu

Ilustrasi ikon Telegram/Telegram

Context.id, JAKARTA - Telegram, aplikasi pesan asal Rusia dengan hampir satu miliar pengguna global, kini menghadapi tekanan baru. Kali ini datang dari pemerintah Vietnam, yang memerintahkan penyedia layanan internet di negara tersebut untuk memblokir akses terhadap aplikasi itu.

Alasannya? Dugaan penyebaran konten berbahaya dan penolakan kerja sama dengan otoritas dalam investigasi kejahatan. Langkah ini diumumkan pada Jumat, 24 Mei 2025, melalui surat resmi dari Kementerian Sains dan Teknologi Vietnam. 

Pemerintah menuding Telegram gagal bekerja sama dalam menangani dugaan kejahatan yang dilakukan penggunanya di dalam negeri.

Menurut laporan dari media pemerintah, terdapat  tanda-tanda pelanggaran hukum di platform Telegram. Pemerintah bahkan menuduh 70 persen dari sekitar 9.600 saluran Telegram di Vietnam memuat informasi “beracun dan merusak”.

Dari propaganda hingga penjualan data
Tuduhan yang dilayangkan ke Telegram sangat serius. Pemerintah Vietnam menyebut beberapa grup di aplikasi tersebut melakukan kejahatan yang sangat berbahaya. 

Mulai dari menyebarkan dokumen anti-negara, menyuarakan narasi reaksioner, dan bahkan diduga terlibat dalam perdagangan narkoba, penjualan data pribadi, serta berhubungan dengan tindakan terorisme.

Pemerintah juga mengklaim Telegram digunakan sebagai saluran untuk aktivitas kriminal dan anti-pemerintah yang sulit dilacak karena fitur enkripsi yang kuat dan server yang berada di luar yurisdiksi Vietnam.

Surat tertanggal 21 Mei dari kementerian itu meminta semua penyedia internet untuk segera mengambil tindakan terhadap aplikasi Telegram dan memberikan laporan kepatuhan paling lambat 2 Juni.

Respons Telegram
Pihak Telegram mengaku terkejut atas keputusan sepihak Vietnam. Dalam pernyataan kepada kantor berita Reuters, Telegram menyebut mereka sebenarnya sedang dalam proses merespons permintaan hukum dari pemerintah Vietnam.

“Batas waktu untuk memberikan tanggapan adalah 27 Mei. Kami sedang memproses permintaan tersebut,” ujar perwakilan Telegram.

Namun, seorang pejabat dari Kementerian Sains dan Teknologi menyatakan keputusan ini diambil karena Telegram dianggap gagal memenuhi permintaan data pengguna yang dibutuhkan untuk penyelidikan kriminal.

Langkah ini bukan yang pertama bagi pemerintah komunis Vietnam dalam mengontrol lalu lintas digital di negaranya. 

Tahun lalu, Hanoi mengesahkan aturan baru yang mewajibkan platform digital seperti Facebook dan TikTok untuk memverifikasi identitas pengguna dan menyerahkan data mereka kepada pihak berwenang.

Kritikus menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur terhadap kebebasan berekspresi. Vietnam dikenal sebagai negara yang cepat membungkam perbedaan pendapat, terutama di ranah digital. 

Aktivis, jurnalis, dan pembangkang kerap menjadi target penangkapan setelah menyuarakan kritik di media sosial.

Hingga akhir Mei, Telegram masih bisa diakses di Vietnam. Namun, larangan resmi diperkirakan akan segera diberlakukan, tergantung respons para penyedia layanan internet terhadap instruksi pemerintah.

Data dari DataReport mencatat Vietnam memiliki lebih dari 79 juta pengguna internet aktif, dan Telegram digunakan oleh hampir 12 juta di antaranya.

Aplikasi ini menjadi alat komunikasi utama di berbagai komunitas, termasuk aktivis, pelaku bisnis digital, dan kelompok oposisi.

Telegram dan jejak kontroversialnya
Ini bukan kali pertama Telegram berada dalam sorotan internasional. Pendiri dan CEO-nya, Pavel Durov, masih menjadi tahanan kota di Prancis dan dilarang bepergian tanpa izin otoritas karena dianggap gagal membendung penyebaran konten ekstremis di aplikasinya. 

Kasus Vietnam membuat sorotan kepada Telegram antara simbol kebebasan digital dan alat komunikasi yang berpotensi disalahgunakan. Pemblokiran Telegram bisa jadi hanya permulaan dari kontrol lebih ketat terhadap ruang digital di Asia Tenggara.



Penulis : Renita Sukma

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 03 Juni 2025

Vietnam Blokir Telegram, Antara Keamanan Negara dan Sensor Digital

Pemerintah Vietnam kembali menjadi sorotan setelah memerintahkan pemblokiran Telegram yang sangat populer di negara komunis itu

Ilustrasi ikon Telegram/Telegram

Context.id, JAKARTA - Telegram, aplikasi pesan asal Rusia dengan hampir satu miliar pengguna global, kini menghadapi tekanan baru. Kali ini datang dari pemerintah Vietnam, yang memerintahkan penyedia layanan internet di negara tersebut untuk memblokir akses terhadap aplikasi itu.

Alasannya? Dugaan penyebaran konten berbahaya dan penolakan kerja sama dengan otoritas dalam investigasi kejahatan. Langkah ini diumumkan pada Jumat, 24 Mei 2025, melalui surat resmi dari Kementerian Sains dan Teknologi Vietnam. 

Pemerintah menuding Telegram gagal bekerja sama dalam menangani dugaan kejahatan yang dilakukan penggunanya di dalam negeri.

Menurut laporan dari media pemerintah, terdapat  tanda-tanda pelanggaran hukum di platform Telegram. Pemerintah bahkan menuduh 70 persen dari sekitar 9.600 saluran Telegram di Vietnam memuat informasi “beracun dan merusak”.

Dari propaganda hingga penjualan data
Tuduhan yang dilayangkan ke Telegram sangat serius. Pemerintah Vietnam menyebut beberapa grup di aplikasi tersebut melakukan kejahatan yang sangat berbahaya. 

Mulai dari menyebarkan dokumen anti-negara, menyuarakan narasi reaksioner, dan bahkan diduga terlibat dalam perdagangan narkoba, penjualan data pribadi, serta berhubungan dengan tindakan terorisme.

Pemerintah juga mengklaim Telegram digunakan sebagai saluran untuk aktivitas kriminal dan anti-pemerintah yang sulit dilacak karena fitur enkripsi yang kuat dan server yang berada di luar yurisdiksi Vietnam.

Surat tertanggal 21 Mei dari kementerian itu meminta semua penyedia internet untuk segera mengambil tindakan terhadap aplikasi Telegram dan memberikan laporan kepatuhan paling lambat 2 Juni.

Respons Telegram
Pihak Telegram mengaku terkejut atas keputusan sepihak Vietnam. Dalam pernyataan kepada kantor berita Reuters, Telegram menyebut mereka sebenarnya sedang dalam proses merespons permintaan hukum dari pemerintah Vietnam.

“Batas waktu untuk memberikan tanggapan adalah 27 Mei. Kami sedang memproses permintaan tersebut,” ujar perwakilan Telegram.

Namun, seorang pejabat dari Kementerian Sains dan Teknologi menyatakan keputusan ini diambil karena Telegram dianggap gagal memenuhi permintaan data pengguna yang dibutuhkan untuk penyelidikan kriminal.

Langkah ini bukan yang pertama bagi pemerintah komunis Vietnam dalam mengontrol lalu lintas digital di negaranya. 

Tahun lalu, Hanoi mengesahkan aturan baru yang mewajibkan platform digital seperti Facebook dan TikTok untuk memverifikasi identitas pengguna dan menyerahkan data mereka kepada pihak berwenang.

Kritikus menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur terhadap kebebasan berekspresi. Vietnam dikenal sebagai negara yang cepat membungkam perbedaan pendapat, terutama di ranah digital. 

Aktivis, jurnalis, dan pembangkang kerap menjadi target penangkapan setelah menyuarakan kritik di media sosial.

Hingga akhir Mei, Telegram masih bisa diakses di Vietnam. Namun, larangan resmi diperkirakan akan segera diberlakukan, tergantung respons para penyedia layanan internet terhadap instruksi pemerintah.

Data dari DataReport mencatat Vietnam memiliki lebih dari 79 juta pengguna internet aktif, dan Telegram digunakan oleh hampir 12 juta di antaranya.

Aplikasi ini menjadi alat komunikasi utama di berbagai komunitas, termasuk aktivis, pelaku bisnis digital, dan kelompok oposisi.

Telegram dan jejak kontroversialnya
Ini bukan kali pertama Telegram berada dalam sorotan internasional. Pendiri dan CEO-nya, Pavel Durov, masih menjadi tahanan kota di Prancis dan dilarang bepergian tanpa izin otoritas karena dianggap gagal membendung penyebaran konten ekstremis di aplikasinya. 

Kasus Vietnam membuat sorotan kepada Telegram antara simbol kebebasan digital dan alat komunikasi yang berpotensi disalahgunakan. Pemblokiran Telegram bisa jadi hanya permulaan dari kontrol lebih ketat terhadap ruang digital di Asia Tenggara.



Penulis : Renita Sukma

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Tarif Trump Membuat Industri Solar Panel Asia Tenggara di Ambang Kehancuran

Sekitar 80% panel surya yang dijual di Amerika pada 2024 berasal dari Asia Tenggara

Noviarizal Fernandez . 18 June 2025

Ketika Taman Menyala dan Jakarta Mencoba Ramah

Ruang publik di Jakarta harus dikembalikan kepada mereka yang berhak yakni warganya sendiri

Renita Sukma . 17 June 2025

Benarkah Mozilla Firefox Mulai Ditinggalkan?

Firefox dianggap tertinggal dalam pengelolaan tab dan perlindungan privasi menjadi setengah hati \r\n\r\n

Noviarizal Fernandez . 16 June 2025

Ini Peramban yang Bisa Menjaga Privasi Digital Anda

Peramban bukan hanya alat, tapi juga gerbang ke dunia digital dan penjaga data kita yang paling rahasia.

Renita Sukma . 16 June 2025