Context.id, JAKARTA – Data and Democracy Research Hub, Monash University melakukan pantauan percakapan di media sosial pada Kamis (22/8), terkait dengan ramainya ajakan demonstrasi dengan tagar #kawalputusanmk dan #peringatandarurat.

Dari hasil analisis disebutkan pada Kamis malam pukul 19.00 WIB ditemukan adanya upaya menenggelamkan percakapan terkait demonstrasi #KawalPutusanMK dan #peringatandarurat sebagai narasi mainstream yang sedang ramai dan mendapatkan atensi publik. 

“Upaya melawan narasi mainstream dari publik oleh kelompok pendengung pembela pemerintah bukanlah hal baru dan seringkali terjadi pada protes politik seperti misalnya demo UU Ciptaker dan UU KPK”,” ujar Ika Idris, Co-Director Monash Data & Democracy Research Hub.

Dia melanjutkan kontra narasi yang dibuat untuk melawan tagar kawal putusan MK terlihat banyak menggunakan narasi "pilih damai bareng prabowo” dan “lebih sejuk lebih nyaman” di platform X maupun instagram.

Berikut beberapa poin yang dicatat Data and Democracy Research Hub Monash University dari cuitan kontra narasi publik ini:

1. Ada 28K tweet, dari 13K pengguna yang membahas konter narasi;

2. Top 3 yang paling banyak direpost adalah bukan buzzer karena konsisten dengan bahasa pengguna media sosial yang nonformal;

3. Ada pola gambar-gambar yang sama, beberapa dibuat menggunakan AI. Hal ini bisa dilihat dari gambar latar belakang yang hampir sama dan muka orang-orang yang kabur/buram;

4. Dari 20 percakapan yang paling banyak di-RT, sebanyak 13 post isinya mendukung narasi “pilih damai bareng prabowo” dan sebagian besar dari akun yg sama (@ayundhaqh (3x), @cuitcuap_ (2x), @Nindaagustii (3x), @info_beragam (2x)). Akun @info_beragam misalnya terlihat mendukung Prabowo sejak 2023. Namun, sebanyak 7 post lainnya bersifat melawan narasi;

5. Top 5 post yg di-RT isinya kontra narasi dari "pilih damai bareng prabowo". Artinya warganet melakukan perlawanan ke upaya memviralkan narasi dengan ajakan untuk tidak berikan perhatian ke kontra narasi dengan tidak like, RT, atau bahkan post hashtag tersebut.

Sebagai informasi, satu hari belakangan ini publik secara serentak meramaikan meme, poster dan video peringatan darurat yang disertai tagar #KawalPutusanMK setelah ada upaya dari DPR yang mencoba mengabaikan putusan MK. 

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah juga memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota).