Context.id, JAKARTA - Pejabat Kurdi meminta dukungan Federal Irak dan dunia internasional pascaserangan rudal dari Iran.

Seperti diketahui, Iran melepaskan rudal yang diarahkan ke Kota Erbil, Kurdi, menewaskan sedikitnya lima warga.

France24 pada Rabu (17/1/2024) melaporkan, rudal lainnya juga menghantam wilayah Suriah, tapi di luar area penguasaan Presiden Al Assad.

“Kami meminta sistem pertahanan dan dukungan dari federal [Irak] serta internasional untuk menghentikan kekerasan dan serangan ini,” kata seorang juru pejabat Kurdi.

Menurutnya, kehadiran sistem pertahanan ini akan membutuhkan waktu, sembari menambahkan bahwa Erbil menyambul setiap upaya untuk memasan sistem apapun yang bisa melindungi langit Kurdistan dari serangan drone dan misil.

Pada Desember 2003, Kongres Amerika Serikat meluluskan regulasi untuk melengkapi persenjataan bagi pasukan Kurdi, Peshmerga dan Pemerintah Irak, yakni dengan menghadirkan sistem pertahanan anti serangan udara.

Regulasi itu sedang menanti untuk ditandatangani oleh Presiden Joe Biden .

“Kehadiran sistem ini tidak akan mudah tapi kami membutuhkannya karena situasi yang sangat urgen,” kata pejabat Kurdi itu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Irak secara resmi telah mengajukan protes atas serangan 10 misil Iran ke Dewan Keamanan PBB.

“Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan protes melalui dua surat yang dikirim melalui perwakilan tetap IRak di New York dan Sekretaris Jenderal PBB serta Ketua Dewan Keamanan PBB,” begitu bunyi pernyataan Pemerintah Irak sebagai dikutip dari Rudaw.

Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa serangan Iran tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Irak dan mengancam keamanan rakyatnya serta perdamaian dan stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan serangan Iran, mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menahan diri dari eskalasi apa pun.

“Tentu saja kami menentang serangan apa pun yang melanggar integritas wilayah negara mana pun. Setiap perselisihan perlu diselesaikan melalui cara damai, melalui dialog, dan sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam piagam PBB yaitu tentang kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara,” kata Dujarric.

Sementara itu, Al Jazeera melaporkan bahwa Iran menyerang Erbil karena wilayah itu dijadikan markas dinas intelijen Israel, Mossad. Kurdi di Irak bagian Utara memiliki status semi otonomi.

Adapun suku bangsa Kurdi tersebar di Irak, Iran, Suriah serta Turki dan mereka selalu menginginkan berdirinya sebuah negara independen Kurdistan yang meliputi wilayah-wilayah tersebut.

Perang Teluk

Serangan terhadap Irak dikhawatirkan bisa memicu kembali kenangan lama pada 1980 -1988, yakni perang antara Iran dan Irak yang ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Perang ini disebut juga Perang Teluk I.

Peperangan terbuka dimulai pada tanggal 22 September 1980, ketika angkatan bersenjata Irak menginvasi Iran bagian barat di sepanjang perbatasan kedua negara. Invasi ini dipicu oleh maslaha perbatasan kedua negara yang berlarut-larut dan juga perebutan jalur strategis pengangkutan minyak bumi.

Selain itu, ada juga faktor lainnya yakni kekhawatiran Presiden Irak Saddam Hussein atas kebangkitan perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam Revolusi Iran.

Meskipun Irak mengklaim bahwa perang telah dimulai awal bulan itu, pada tanggal 4 September, ketika Iran menembaki sejumlah pos perbatasan. Pertempuran diakhiri dengan gencatan senjata tahun 1988.

Namun, pemulihan hubungan diplomatik normal dan penarikan pasukan baru terjadi penandatanganan perjanjian perdamaian formal pada 16 Agustus 1990.