Context.id, JAKARTA- Pemerintah mewacanakan penghentian penyuntikan dan abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP di tengah rendahnya rasio pengenyam pendidikan pascasarjana.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut bahwa pemerintah tengah berencana untuk menyetop suntik dana ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Dia menjelaskan bahwa nantinya dana anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20%, yang setiap tahun dialokasikan untuk dana abadi yang dikelola LPDP, akan diallihkan untuk kebutuhan anggaran riset, sektor pendidikan, hingga pengembangan perguruan tinggi.

Untuk diketahui, saat ini dana abadi yang dikelola LPDP telah menyentuh Rp139 triliun dari alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN di setiap tahunnya.

 "Kami sedang tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp140 triliun itu. Jadi mungkin kita stop dulu jadi anggaran pendidikan 20% nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," ujarnya

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa setiap tahun pemerintah menyisihkan hingga Rp20 triliun untuk dana abadi LPDP yang ditujukan demi meningkatkan kebutuhan pendidikan, khususnya bagi penerima manfaat beasiswa.

Oleh karena itu, dia mengatakan terkait dengan dana abadi yang berada di LPDP nantinya akan dikembangkan melalui imbal hasil manfaat investasi. Meskipun tidak mendapat suntikan dana pada tahun ini, dana abadi masih dapat bertambah melalui ragam instrumen keuangan yang akan dijajaki oleh LPDP.

"Kan itu dana permanen, yang digunakan hanya manfaatnya, bunganya, hasil kelola anggaran yang itu. Sebetulnya sisa dari manfaat itu yang belum terserap untuk bantuan pendidikan bisa dimasukkan juga buat dana abadi, sehingga nanti LPDP tetap jalan," tuturnya.

Ketua Dewan Penyantun LPDP tersebut juga mengatakan pemerintah telah meminta pengelola untuk lebih berani melakukan investasi pada instrumen yang berisiko tinggi. Muhadjir menjelaskan bahwa imbal hasil yang didapatkan akan makin besar dan bisa digunakan untuk lebih banyak memberikan beasiswa kepada masyarakat.

"Saya juga kan Ketua Dewan Penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko dan menguntungkan. Yang penting risikonya terukur. Misalnya ke sektor riil, selama ini saham sudah untuk sukuk, untuk surat berharga, kan itu relatif aman, tapi sisi manfaatnya tidak tinggi kan," pungkasnya.

Mahasiswa Pascasarjana Minim

Rencana pemerintah untuk menghentikan dana abadi LPDP tentunya tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi)yang ingin menaikkan jumlah penerima beasiswa lembaga itu demi mengejar rasio penduduk berpendidikan tinggi yang masih rendah.

Seperti dilansir dari Bisnis, saat membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Graha Unesa Kampus II, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (15/1/2024), Jokowi mengatakan kurang puas, meskipun penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah meningkat hingga 7 kali lipat.

Menurutnya, dengan dana abadi LPDP yang saat ini sudah mencapai Rp 139 triliun sebenarnya penerima beasiswa masih dapat ditingkatkan hingga 5 kali lipat lagi.

"Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat tujuh kali lipat dari awal LPDP dibuka, tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak lima kali lipat dari yang sudah ada sekarang," kata Jokowi.

Dia meyakini dengan kenaikan jumlah penerima beasiswa turut menjadi solusi dari rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif yang masih rendah.

Kepala Negara menyebut saat ini rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia cukup rendah yaitu di angka 0,45 persen.

Sementara itu, sejumlah negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia yang masing-masing sudah berada di angka 2,43 persen, apalagi di sejumlah Negara maju angkanya mencapai 9,8 persen.

Jokowi mengatakan bahwa pekan ini akan menggelar rapat untuk membahas soal rasio tersebut. Khususnya, untuk mencarikan solusi kebijakan apa yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 itu.

"Memang butuh, sekali lagi, butuh anggaran besar dan pembiayaan yang besar tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik," pungkas Jokowi.