Context.id, JAKARTA - Rapat internal yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri dan Panglima TNI di Istana Bogor, Selasa (29/11/2023) menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pertahanan yang berasal dari utang luar negeri. 

Anggaran tambahan dari utang luar negeri itu untuk kepentingan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista). Tambahan utang itu berjumlah kurang lebih sebesar US$ 4 miliar. 

"(Rapat internal) pertemuan dengan Menhan membahas belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 - 2024 waktu itu sudah disetujui bapak Presiden Rp 20,75 miliar, nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25 miliar. Terjadi kenaikan yang signifikan dari US$ 20,75 miliar ke US$ 25 miliar itu yang kemarin disepakati," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari Bisnis, Rabu (30/11/2023).

Ia menjelaskan peningkatan anggaran belanja alutsista Kemenhan yang berasal dari utang luar negeri ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kondisi yang terjadi saat ini, mengingat tingginya ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. 

Selain itu Ia juga menjelaskan penambahan ini masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) sektor pertahanan hingga 2034 mendatang, yakni belanja alutsista dari pinjaman luar negeri hingga 2034 mencapai US$ 55 miliar.

Sebagaimana diketahui, belanja dari kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN.  Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai Rp316 triliun. 

Sementara dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan Rp331,9 triliun untuk hukum dan hankam, termasuk di dalamnya untuk pengamanan Pemilu 2024.  Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran baik dari sisi DIPA maupun pinjaman luar negeri seiring dengan kondisi geopolitik yang tengah memanas.  

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan ini juga disoroti soal pembelian 12 jet tempur Mirages 2000-5 yang pernah digunakan oleh Angkatan Udara Qatar alias sudah bekas. Alasan pembelian jet tempur bekas itu lantaran militer Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan tugas dengan cepat.

Apalagi di saat bersamaan, banyak alutsista TNI Angkatan Udara (AU) berupa jet tempur yang fase penggunaannya sudah memasuki masa akhir. Salah satu jet tempur yang sudah masuk ke dalam fase habis masa pakai yakni pesawat F-5 Tiger. 

Sedangkan untuk rencana penggantian pesawat F-5 Tiger berupa pesawat Sukhoi SU-35 terkendala dengan ancaman sanksi CATSA dan OPAC List dari Amerika Serikat. 

Lebih lanjut, pengadaan kontrak jual beli jet tempur Mirage 2000-5 itu tertulis dalam dokumen nomor TRAK/181/PLN/2023/AU pada 31 Januari 2023. Nilai kontrak pembelian 12 jet tempur bekas itu mencapai EUR733 ribu atau setara Rp12 triliun. Pembelian jet tempur itu dilakukan dengan menggunakan mekanisme pinjaman luar negeri atau utang. 

Di dalam kontrak tersebut meliputi 12 jet tempur Mirage 2000-5 yang terdiri dari pesawat dengan 9 single seat dan 3 double seat, 14 engine dan T-cell, Technical Publications, GSE, Spare, Test Benches, pelatihan pilot dan teknisi, layanan servis selama tiga tahun, infrastruktur hingga persenjataan yang bakal dilengkapi di dalam jet tempur. 

Besarnya tambahan anggaran bagi kementerian Prabowo Subianto ini tentunya memantik perhatian publik. Terlebih lagi, Prabowo saat ini sedang mencalonkan diri sebagai capres menggandeng putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sehingga dikhawatirkan ada pandangan yang negatif terkait penggunaan anggaran yang jumbo itu.