Context.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengambil langkah pembebasan bea masuk impor beras sebagai upaya pengadaan pangan dalam negeri dan menekan harga komoditas pangan penyumbang inflasi tersebut. 

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, nantinya, bea masuk impor beras yang perlu dibayar oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), selaku badan yang mendapatkan mandat, akan ditanggung pemerintah (DTP). 

“Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kilogram. Kami akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah,” kata Airlangga.

Pemerintahan Joko Widodo memang benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kemarau berkepanjangan akibat gelombang El Nino.

Presiden pun telah melakukan penambahan impor beras sebanyak 1,5 juta ton untuk menjaga stok Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) tetap di atas 1,5 juta ton. 

Adapun Perum Bulog memiliki stok sekitar 1,4 juta ton per per 2 November 2023. Saat ini, stok itu pun diperlukan dalam penyaluran bantuan pangan berupa beras hingga Desember. 

Sementara penyaluran bantuan pangan pada September telah mencapai 94,95% dan Oktober 94,89%, dan November 18,45%. 

Perum Bulog pun masih membutuhkan tambahan anggaran Rp19,1 triliun, dengan rincian untuk tahap pertama sejumlah Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan ada tambahan terkait distribusi senilai Rp2,8 triliun.

Sejauh ini rencana impor beras dari China sebanyak 1 juta ton sepertinya urung dilaksanakan karena harganya terlampau tinggi.

Kendati demikian, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan ncana pemerintah impor 1,5 juta ton beras dari negara-negara lainnya masih berjalan.

Sebagai informasi, beberapa negara yang akan memasok beras ke Tanah Air berasal dari negara-negara Asia Tenggara, seperti dari Vietnam, Thailand, hingga Myanmar. Bahkan, dia tidak menutup kemungkinan bahwa beras impor dari India juga bisa masuk ke Indonesia. 

Apalagi, kata Arief, saat ini Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sedang merayu Negeri Anak Benua itu agar sepakat melakukan impor beras.

Selanjutnya, dia juga mengatakan untuk pemenuhan kebutuhan beras nasional, pemerintah tak hanya mengandalkan opsi impor, sebab Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga sudah mendapatkan perintah dari Presiden untuk mempercepat penanaman padi di sentra produksi beras.

Targetnya, kata Arief, pada April-Mei 2024 panen raya akan dilakukan sehingga stok beras nasional bisa mencukupi kebutuhan yang ada.

"Terpisah dari itu semua, pak Mentan juga diminta mempercepat tanam di bulan November-Desember ini supaya pada April dan Mei tahun depan berasnya juga sudah lebih banyak," jelas Arief.