Context.id, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat banyak banyak aset negara atau barang milik negara (BMN) di Jakarta yang berpindah tangan atau dikuasai pihak lain. 

Catatan ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri acara Penganugerahan The Asset Manager 2023 yang digelar Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Selasa (7/10) lalu. 

"Banyak lahan-lahan atau gedung-gedung yang dibiarkan kosong dan terbengkalai sehingga ini di-occupied (diduduki atau dikuasai) oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau yang ingin menyerobot. Itu bukan pihak pemerintah, tapi di luar pemerintah," imbuh Sri Mulyani.

Padahal lanjut Sri, gedung atau lahan itu berada di daerah strategis, tapi kosong atau bahkan dijadikan gudang sehingga tidak memunculkan opportunity cost atau nilai tambah yang harusnya bisa dimunculkan dari aset-aset strategis.

Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyebut, saat ini pihaknya tengah melakukan penertiban terhadap aset milik negara. Namun, hal itu bukan hanya tugas DJKN Kemenkeu tapi juga banyak pihak.  

"Berdasarkan laporan yang saya terima dari kawan-kawan dan dalam diskusi saya dengan beberapa orang, ternyata di Jakarta ini banyak aset barang milik negara (BMN), saya tidak usah sebut tempatnya, unfortunately terhadap aset-aset BMN itu bisa dilakukan pendudukan dan kita sulit menertibkannya," katanya seperti dikutip dalam Seminar Internasional Hari Kekayaan Negara, di YouTube Kemenkeu, Selasa (24/10).

Hal ini kata Rio, perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, banyak aset negara yang berada di Jakarta. Sedangkan, sebentar lagi ibu kota akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Rio mengatakan aset-aset negara di Jakarta nantinya perlu dijaga dan dioptimalisasi.

"Kita melihat apakah sebetulnya aset pemerintah pusat yang merupakan BMN itu cukup signifikan untuk bisa membantu mengkonsolidasikan kepentingan yang lebih besar? Dalam arti, bisakah aset yang kita miliki ini memiliki suatu dampak kalau kita duduk bersama-sama dengan Pemda DKI sehingga bisa membantu pemda melakukan rekonfigurasi," tuturnya.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi terhadap pengelolaan aset selepas pemindahan ibu kota.

Berdasarkan data yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam suatu Lokakarya "Recycling and Management of State Assets" di Jakarta akhir tahun lalu, terdapat aset negara senilai Rp 1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. 

Besarnya nilai aset negara di Jakarta yang nantinya ditinggalkan perlu dikelola sehingga menghasilkan nilai tambah lebih tinggi dari nilai pengelolaannya, sebelum dikuasai oleh pihak lain yang pada akhirnya malah merugikan negara seperti pada kasus Hotel Sultan.