Context.id, JAKARTA - Konflik bersenjata Israel vs Hamas Palestina berimbas pada acara tahunan Frankfurt Book Fair 2023.

Ajang buku skala internasional ke-75 yang berlangsung sejak Rabu (18/10) hingga Minggu (22/10) ini memberikan pernyataan dan mengecam serangan yang dilakukan milisi Hamas kepada Israel. 

Salah satu pameran buku terbesar di dunia yang berada di Frankfurt am Main, Jerman ini menegaskan posisi politik penyelenggaranya dengan menunda upacara penghargaan untuk penulis Palestina Adania Shibli yang seharusnya dilangsungkan saat acara. 

Awalnya, Adania Shibli dijadwalkan menerima LiBeraturpreis, penghargaan Jerman, atas bukunya yang bertajuk A Minor Detail. Buku itu ditulis berdasarkan kisah nyata pemerkosaan dan pembunuhan oleh tentara Israel pada 1949.

"Kami berdiri dengan solidaritas penuh terhadap Israel," seperti pernyataan tertulis Direktur Frankfurt Book Fair, Juergen Boos, seperti diberitakan AFP pada Selasa (17/10).

Sikap dari penyelenggara Frankfurt Book Fair yang dinilai diskriminatif itu pun menuai kecaman. Lebih dari 600 orang menandatangani surat terbuka yang mengutuk sikap tersebut.

Mereka menilai menunda pemberian penghargaan kepada Adania Shibli menjadi bentuk "menutup ruang suara bagi Palestina."

Surat terbuka itu turut diteken penulis, penerbit, dan agen literatur ternama, seperti Abdulrazak Gurnah dan Olga Tokarczuk yang sama-sama pernah memenangkan Hadiah Nobel Sastra, yakni pada 2021 dan 2018.

Penulis lain yang turut meneken itu, seperti Pankaj Mishra (Age of Anger: A History of the Present), William Dalrymple (The Anarchy: The East India Company, Corporate Violence, and the Pillage of an Empire), Colm Toibin (Brooklyn), dan Naomi Klein (The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism).

"Frankfurt Book Fair, sebagai pameran buku internasional yang besar, punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang bagi para penulis Palestina untuk berbagi pemikiran, perasaan, refleksi mereka terhadap sastra melalui masa-masa yang mengerikan dan kejam ini, bukan menutupnya," bunyi surat terbuka itu.

Boikot
Bukan hanya mengecam, beberapa negara di antaranya Indonesia dan Malaysia juga memutuskan untuk undur diri dari pameran buku Frankfurt tersebut. 

Pusat Perbukuan Kemendikburistek bersama Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) membatalkan keikutsertaan dalam Frankfurt Book Fair 2023 karena sikap diskriminatif penyelenggara yang memihak Israel dan membatalkan penghargaan bagi penulis Palestina. 

"Memihak Israel sambil melupakan derita rakyat Palestina ibarat membaca hanya sebuah buku untuk merasa paham seluruh isi dunia. Memperluas panggung-panggung Israel di Frankfurt Book Fair sambil membatalkan penghargaan bagi penulis Palestina seakan mencerminkan perluasan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina," ujar pernyataan Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha dalam keterangan tertulisnya.

IKAPI menegaskan, Palestina adalah negara terjajah yang rakyatnya terusir dari tanahnya sendiri. Rakyat Palestina telah kehilangan hak dasar sebagai manusia seperti akses terhadap air, pangan, dan energi.

"Pemerintah dan rakyat Indonesia selalu berada di sisi rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan meyakini bahwa konflik berkepanjangan takkan berhenti sebelum Palestina mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri," tegasnya.

Beberapa kelompok industri penerbitan Arab juga mengumumkan menarik diri dari Frankfurt Book Fair, seperti yang dilakukan Otoritas Buku Sharjah di Uni Emirat Arab.

"Kami memperjuangkan peran budaya dan buku untuk mendorong dialog dan pemahaman antarmanusia. Kami percaya bahwa peran ini lebih penting dari sebelumnya," pernyataan resmi tertulis mereka seperti diberitakan AFP.

Asosiasi Penerbit Emirates mengeluarkan pernyataan serupa, sementara surat kabar National yang berbasis di UEA melaporkan Asosiasi Penerbit Arab di Mesir juga telah menarik diri.

Reuters juga memberitakan Malaysia menarik diri dari Frankfurt Book Fair 2023 setelah mengetahui dukungan acara tersebut terhadap Israel.

"Kementerian tidak akan berkompromi atas kekerasan Israel terhadap Palestina yang sangat jelas melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia," pernyataan resmi Kementerian Pendidikan Malaysia, Senin (16/10).

"Keputusan (menarik diri) ini sejalan dengan posisi pemerintah yang mendukung dan menawarkan dukungan penuh terhadap Palestina.