Sulit Diberantas Judi Online Mau Dipajaki?

 

Context.id, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan ada usulan untuk menerapkan pajak buat judi online yang belakangan ini terus mendapat perhatian banyak kalangan.  

Pemerintah melalui Kominfo dan aparat penegak hukum memang gencar memberantas bentuk perjudian yang saat ini banyak dijalankan secara online atau melalui aplikasi.  

Soal rencana pajak judi online ini disampaikan Menteri Budi saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin (4/9).

Rapat dengan DPR ini membahas tentang adanya usulan untuk memuat aturan larangan perjudian online itu ke dalam Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat membahas itu, Budi pun mengungkapkan soal usulan agar judi online yang terus tumbuh subur ini dikenakan pajak. 

Menurut Menteri Budi, judi ini sudah transnasional atau antarnegara. Jika ditangkap, judi online ini berpusat di Kamboja dan Thailand yang memang melegalkan judi. 

"Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang 'ya sudah dipajakin aja', misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau'" sambung Budi saat dialog itu.

Larangan bermain dan mempromosikan judi sendiri termuat dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Dalam konteks judi online, Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang transmisi konten yang mengandung perjudian.

Sebelumnya, pemberantasan judi online diklaim jadi janji pertama dan utama Budi Arie usai diangkat jadi Menkominfo.

"Kominfo akan berantas tuntas judi online," ujarnya, dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media nasional pada Selasa (18/7), atau sehari setelah pelantikan.

"Kita akan serius, Kominfo akan serius," cetus mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu.

Modus Mirip Pinjol Ilegal

Sementara itu, seperti dikutip dari Bisnis.com, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut modus operandi judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal cenderung mirip. 

Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa keduanya kerap kali menargetkan korban dengan menyebarkan link aplikasi dan direct message (DM). 

“Judi slot memberikan DM ini secara acak dan masif terhadap ribuan nomor telepon,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Agustus 2023, Selasa (5/9/2023). 

Kiki mengatakan apabila ada yang merespon dan mengikuti panduan akan diberikan posisi menang. Jadi seolah-olah korban diberikan kemenangan terus-menerus yang membuatnya terus ingin main. 

Namun berikutnya korban akan diatur mengalami kekalahan. Setelah kehilangan banyak uang, Kiki menyebut tidak jarang pula pemain yang memilih untuk melunasi utang judi onlinenya dengan melakukan pinjaman online. 

Di sisi lain, Kiki menyampaikan bahwa pinjol ilegal juga menyebarkan DM  kepada ribuan nomor telepon. Nantinya apabila terjebak dana akan otomatis masuk ke rekening konsumen. 

Namun ketika korban kesulitan melakukan pembayaran, penyelenggara pinjol ilegal pada umumnya akan menagih secara tidak beretika yakni menggunakan jasa penagih dan mempermalukan ke semua nomor yang ada dikontak ponsel peminjam. 

Pinjol ilegal diketahui dapat mengakses kontak ponsel hingga galeri foto sang peminjam. Terkait hal ini, Kiki mengatakan pihaknya pun secara masif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan pinjol ilegal apalagi untuk judi online.