Pembangunan IKN Tak Boleh Menyisihkan Masyarakat Dayak

Context.id, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi Indonesia tentunya harus tetap menghargai kearifan dan denyut nadi kehidupan lokal.

Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) Nyelong Simon mengatakan kearifan lokal warga Dayak sebagai penghuni kawasan yang saat ini menjadi IKN sangat menghargai peran perempuan.

Dalam masyarakat Dayak, kaum perempuan memainkan peran penting dalam tatanan masyarakat yang berkaitan dengan sisi kesehatan, pangan serta religiusitas.

“Kami ingin agar dalam pembangunan IKN ada peluang pembangunan berperspektif budaya Dayak dan memberi jaminan kebudayaan kami tidak luntur dengan majunya inovasi teknologi yang berkaitan dengan pembangunan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (1/9/2023).

Nyelong melanjutkan komunitas Dayak di tempatnya mendukung pembangunan IKN dan berharap pemerintah mau membuka pintu dialog untuk membicarakan pelestarian kebudayaan Dayak sebagai pondasi dari IKN.

“Jadi bukan hanya sekedar orang Dayak ada di dalam IKN tetapi hendaknya ada timbal balik kepada Majelis Adat Dayak dan juga LPDN,” tuturnya.

LPDN merupakan organisasi yang terbentuk atas keputusan lokakarya nasional di Samarinda pada Oktober 2022. Lembaga ini terdiri dari berbagai perempuan Dayak dengan berbagai latar belakang mulai dari akademisi serta eksekutif pemerintahan.

Sehari sebelumnya, LPDN turut terlibat dalam kegiatan diskusi bertajukPemberdayaan Perempuan Dayak Menjaga Kelestarian Hutan Dalam Rangka Pembangunan IKNdi kompleks Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Gus Dur, Sony Keraf yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebutmenyoroti tentang perlunya pembangunan IKN mengedepankan unsur sosial budaya agar masyarakat Dayak tidak merasa terpinggirkan.

“Karena pengalaman pada umumnya pengembangan kota baru tidak perhatikan penduduk lokal, dan ini bisa jadi bom waktu konflik horizontal,” terangnya.

Selain itu dia juga menyoroti tentang bencana lingkungan dan fungsi hutan untuk mereduksi gas rumah kaca karena komitmen pemerintah pada 2030 bisa menurunkan emisi karbon dengan upaya sendiri sebesar 29 persen.

“Sementara kenyataan di lapangan selama ini hutan terjadi alih fungsi dan degradasi yang cukup serius karena itu saya khawatir jika tidak menjaga hutan kita bisa berbahaya di kemudian hari,” paparnya.

Sony merekomendasikan agar pemerintah mengembalikan hutan ke fungsi klimatologis, hidrologis, sumber pangan dan sumber energi dengan reforestisasi, reboisasi, dan melarang pembukaan lahan hutan baik untuk food estate, tambang maupun perkebunan.