Share

Home Stories

Stories 24 Agustus 2023

Ekonomi Digital Asean Bakal Capai US$2 Triliun

Nilai ekonomi digital Asean diproyeksi meningkat dua kali lipat hingga mencapai US2 triliun pada 2030.

Context.id, JAKARTA – Nilai ekonomi digital Asean diproyeksi meningkat dua kali lipat mencapai US$2 triliun pada 2030 dengan adanya Digital Economic Framework Agreement (DEFA).

Proyeksi itu diucapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam simposium Digital Economy and Sustainibility di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

"Dengan adanya Digital Economic Framework Agreement ini diharapkan angkanya menjadi double, menjadi dua triliun dolar AS di tahun 2030," katanya.

Sebelum adanya DEFA, katanya, ekonomi digital Asean diprediksi tumbuh senilai US$330 miliar pada 2025, hingga US$1 triliun pada 2030.

Adapun DEFA merupakan kerangka kerja sama yang menyediakan peta jalan komprehensif untuk memberdayakan dunia usaha dan pemangku kepentingan di Asean, melalui percepatan pertumbuhan perdagangan, peningkatan interoperabilitas, penciptaan lingkungan digital yang aman, serta peningkatan partisipasi UMKM.

Airlangga menjelaskan 40 persen dari total nilai ekonomi digital ASEAN saat ini berasal dari Indonesia. karena itu, dengan adanya DEFA, ekonomi digital Indonesia juga diperkirakan akan ikut tumbuh mencapai US$400 miliar pada 2030 mendatang.

Dari segi bruto barang dagang atau gross mechandise value (GMV) 2022, Asean mencatatkan GMV sebesar US$194 miliar, meningkat 90 persen sejak 2019.

"DI Indonesia, GMV tercatat US$70 miliar dan pada 2025 nanti diperkirakan akan tumbuh sekitar US$150 miliar. Asia Tenggara juga menjadi rumah bagi lebih dari 4.500 startup, serta di Indonesia ada lebih dari 2.000 startup," ujarnya.

Melalui kepemimpinan Indonesia di Asean, Menko Airlangga menyampaikan pihaknya tengah mendorong tiga isu utama yang mencakup isu pemulihan ekonomi, ekonomi digital, serta keberlanjutan.

Pada kesempatan yang sama, President of Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA) Tetsuya Watanabe menyampaikan, pengembangan ekonomi digital di kawasan juga perlu disertai dengan aspek keberlanjutan.

Untuk itu, perlu adanya kolaborasi bersama antar sektor mulai dari pemerintah hingga sektor swasta guna menciptakan transformasi ekonomi digital yang berkelanjutan di kawasan Asean dan Asia Timur.

"Kita perlu memastikan sektor terkait, seperti transportasi, keuangan agar bersama-sama membantu para pembuat kebijakan dan sektor swasta di wilayah ini untuk mewujudkan transformasi digital, manajemen proyek, dan keterlibatan publik serta swasta," ujarnya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 24 Agustus 2023

Ekonomi Digital Asean Bakal Capai US$2 Triliun

Nilai ekonomi digital Asean diproyeksi meningkat dua kali lipat hingga mencapai US2 triliun pada 2030.

Context.id, JAKARTA – Nilai ekonomi digital Asean diproyeksi meningkat dua kali lipat mencapai US$2 triliun pada 2030 dengan adanya Digital Economic Framework Agreement (DEFA).

Proyeksi itu diucapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam simposium Digital Economy and Sustainibility di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

"Dengan adanya Digital Economic Framework Agreement ini diharapkan angkanya menjadi double, menjadi dua triliun dolar AS di tahun 2030," katanya.

Sebelum adanya DEFA, katanya, ekonomi digital Asean diprediksi tumbuh senilai US$330 miliar pada 2025, hingga US$1 triliun pada 2030.

Adapun DEFA merupakan kerangka kerja sama yang menyediakan peta jalan komprehensif untuk memberdayakan dunia usaha dan pemangku kepentingan di Asean, melalui percepatan pertumbuhan perdagangan, peningkatan interoperabilitas, penciptaan lingkungan digital yang aman, serta peningkatan partisipasi UMKM.

Airlangga menjelaskan 40 persen dari total nilai ekonomi digital ASEAN saat ini berasal dari Indonesia. karena itu, dengan adanya DEFA, ekonomi digital Indonesia juga diperkirakan akan ikut tumbuh mencapai US$400 miliar pada 2030 mendatang.

Dari segi bruto barang dagang atau gross mechandise value (GMV) 2022, Asean mencatatkan GMV sebesar US$194 miliar, meningkat 90 persen sejak 2019.

"DI Indonesia, GMV tercatat US$70 miliar dan pada 2025 nanti diperkirakan akan tumbuh sekitar US$150 miliar. Asia Tenggara juga menjadi rumah bagi lebih dari 4.500 startup, serta di Indonesia ada lebih dari 2.000 startup," ujarnya.

Melalui kepemimpinan Indonesia di Asean, Menko Airlangga menyampaikan pihaknya tengah mendorong tiga isu utama yang mencakup isu pemulihan ekonomi, ekonomi digital, serta keberlanjutan.

Pada kesempatan yang sama, President of Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA) Tetsuya Watanabe menyampaikan, pengembangan ekonomi digital di kawasan juga perlu disertai dengan aspek keberlanjutan.

Untuk itu, perlu adanya kolaborasi bersama antar sektor mulai dari pemerintah hingga sektor swasta guna menciptakan transformasi ekonomi digital yang berkelanjutan di kawasan Asean dan Asia Timur.

"Kita perlu memastikan sektor terkait, seperti transportasi, keuangan agar bersama-sama membantu para pembuat kebijakan dan sektor swasta di wilayah ini untuk mewujudkan transformasi digital, manajemen proyek, dan keterlibatan publik serta swasta," ujarnya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Sushila Karki, Perdana Menteri Perempuan Pertama di Nepal

Setelah meredanya gelombang protes di Nepal, Sushila Karki ditunjuk sebagai Perdana Menteri Sementara dan disebut menandakan tumbuhnya kepercayaan ...

Renita Sukma . 16 September 2025

Penembak Aktivis Charlie Kirk Ditangkap Setelah 33 Jam Diburu

Tyler Robinson, pria 22 tahun dari Utah, berhasil ditangkap setelah buron 33 jam atas tuduhan membunuh aktivis konservatif Charlie Kirk

Renita Sukma . 14 September 2025

Setelah Penggerebekan Imigrasi AS, Pekerja Korea Selatan Dipulangkan

Sekitar 300 pekerja Korea Selatan akhirnya kembali ke negara setelah sempat ditahan oleh imigrasi AS.

Renita Sukma . 14 September 2025

Ada Tuntutan Bubarkan DPR, Secara Hukum Indonesia Bisa?

Tuntutan pembubaran DPR menggaung saat aksi demonstrasi 25 Agustus 2025. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut hal itu secara hukum tid ...

Renita Sukma . 14 September 2025