Context.id, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat ini tengah mengalami pancaroba politik. Selain diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan tiga korporasi sawit, Airlangga juga kini tengah didesak untuk mundur dari kursi ketua partai berlambang beringin tersebut. 

Mampukah pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ini mempertahankan kursi kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar?

Jika dilihat rekam jejaknya selama satu dekade terakhir, tidak berlebihan menyebutkan bahwa Airlangga sejak semula selalu ditimang-timang, disayang-sayang. Semua berawal dari terpilihanya dia sebagai wakil rakyat selama tiga periode beruntun 2004-2009, lalu dilanjutkan 2009-2014 dan 2014-2019.

Pada periode ketiga itulah, dia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, pada 2016, Airlangga menggantikan kedudukan Saleh Husin dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Masuknya Airlangga ke dalam kabinet menandakan bersatunya partai tersebut ke gerbong koalisi pemerintahan.

Setahun kemudian, pada 2017, Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang tersangkut kasus hukum. Ketika itu, dia menjadi satu-satunya ketua umum partai yang duduk di dalam kabinet, setelah sebelumnya ada ketentuan ketua umum partai tidak boleh menjabat sebagai menteri pada era pertama Jokowi itu. 

Benar-benar disayang bukan?

Kiprah Airlangga dalam pemerintahan terus berlanjut ketika dia kembali ditunjuk sebagai menteri para periode kedua Jokowi. Kali ini dia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di tahun yang sama, tepatnya 4 Desember 2019, suami dari Yanti K. Isfandiary ini kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dengan modal jabatan ketua umum inilah, Arilangga kemudian mewacanakan dirinya sebagai calon presiden di masa mendatang. Namun sayang, elektabilitasnya selalu berada di papan bawah. Bukan hanya nasakom atau nasib satu koma, tapi di bawah satu persen alias nol koma. 

Lihat saja survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) 12-17 April 2023 melibatkan 1.220 responden, tingkat keterpilihannya cuma 0,7 persen. Hal serupa juga terlihat dari survei lembaga politik lain seperti Charta Politika dan Indikator Politik Indonesia.

Di tengah suramnya elektabilitas, nama Airlangga terseret dalam pusaran perkara kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dengan status sebagai saksi dan telah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik Kejaksaan Agung. Pada momen inilah Airlangga digoyang oleh kader Partai Golkar. Seruan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pun berkumandang.

Arifku Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic menilai dinamika internal Partai Golkar memang seperti itu sehingga ia nilai sebagai sesuatu yang lumrah. Hanya saja, dia menilai bahwa kedudukan Airlangga sebagai ketua umum tidak tergoyahkan karena terlalu berisiko.

“Saat ini daftar caleg sudah dikirimkan ke KPU dan jika terjadi perubahan di dalam internal partai, maka bisa mengubah daftar tersebut. Jadi semua tergantung kepada DPD [dewan pimpinan daerah] untuk menghadapi risiko itu,” ujarnya, Jumat (28/7/2023).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center. Menurutnya, sangat berisiko jika Airlangga dilengserkan menjelang pelaksanaan pemilihan umum karena hal itu bisa berpengaruh pada susunan daftar calon legislatif.

“Kalau terpilih ketua umum baru, bisa saja daftar itu diubah,” ungkapnya.

Karena itu, dia menilai Airlangga Hartarto bisa mengamankan kedudukannya dengan sejumlah strategi meredam para penetangnya. Salah satu strategi yang mungkin diambil, paparnya, adalah dengan melakukan pertemuan untuk mencapai kesepakatan tertentu kepada para pengusul munaslub.