Share

Home Stories

Stories 26 Juli 2023

Penanganan Kasus Kebocoran Data Harus Transparan

Pemerintah harus transparan menangani kasus kebocoran data di Indonesia demi mengembalikan kepercayaan publik

Ilustrasi peretasan data pribadi

Context.id, JAKARTA - Penanganan kasus tindak pidana kebocoran data yang belakangan ini marak terjadi harus dilakukan secara transparan. Hal itu perlu dilakukan pemerintah, khususnya dalam hal ini aparat penegak hukum agar bisa percaya terhadap keamanan siber di Tanah Air.

“Jadi upaya transparansi ini diperlukan sebagai jaminan bahwa negara hadir di setiap permasalahan rakyat. Keamanan siber di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk kepentingan publik,” tutur Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansyah di Jakarta, Rabu (26/7).

Dia menambahkan bahwa sengkarut kebocoran data tersebut juga dinilai jadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang menjadi korban penipuan perbankan. 

Charles berharap hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah disusun regulasi turunannya akan menjadi payung hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kebocoran data pribadi.

“Masalah kebocoran informasi pribadi bukan hanya sebatas urusan data semata, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Selain itu, Charles juga mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kebocoran data dan dilakukan secara berhati-hati karena tidak sedikit hacker yang hanya menggertak namun tidak dilengkapi data yang dimiliki saat melakukan penyerangan. 

"Gerak cepat dalam menelusuri informasi kebocoran data pribadi sangat dibutuhkan. Termasuk dari dalam internal perbankan itu sendiri,” ujarnya.

Sebagai informasi, dugaan kebocoran data di Indonesia, mulai dari paspor hingga data perbankan bukanlah barang baru di Indonesia. Sejak 2019, sudah ada 79 kasus serupa yang terjadi di dalam negeri. 

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021. 



Penulis : Sholahuddin Ayyubi

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 26 Juli 2023

Penanganan Kasus Kebocoran Data Harus Transparan

Pemerintah harus transparan menangani kasus kebocoran data di Indonesia demi mengembalikan kepercayaan publik

Ilustrasi peretasan data pribadi

Context.id, JAKARTA - Penanganan kasus tindak pidana kebocoran data yang belakangan ini marak terjadi harus dilakukan secara transparan. Hal itu perlu dilakukan pemerintah, khususnya dalam hal ini aparat penegak hukum agar bisa percaya terhadap keamanan siber di Tanah Air.

“Jadi upaya transparansi ini diperlukan sebagai jaminan bahwa negara hadir di setiap permasalahan rakyat. Keamanan siber di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk kepentingan publik,” tutur Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansyah di Jakarta, Rabu (26/7).

Dia menambahkan bahwa sengkarut kebocoran data tersebut juga dinilai jadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang menjadi korban penipuan perbankan. 

Charles berharap hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah disusun regulasi turunannya akan menjadi payung hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kebocoran data pribadi.

“Masalah kebocoran informasi pribadi bukan hanya sebatas urusan data semata, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Selain itu, Charles juga mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kebocoran data dan dilakukan secara berhati-hati karena tidak sedikit hacker yang hanya menggertak namun tidak dilengkapi data yang dimiliki saat melakukan penyerangan. 

"Gerak cepat dalam menelusuri informasi kebocoran data pribadi sangat dibutuhkan. Termasuk dari dalam internal perbankan itu sendiri,” ujarnya.

Sebagai informasi, dugaan kebocoran data di Indonesia, mulai dari paspor hingga data perbankan bukanlah barang baru di Indonesia. Sejak 2019, sudah ada 79 kasus serupa yang terjadi di dalam negeri. 

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021. 



Penulis : Sholahuddin Ayyubi

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Perumusan Gagasan Sejarah: Pemerintah Sekarang Vs 1957, Apa Bedanya?

Pemerintah kembali menulis sejarah Indonesia, tapi tanpa riuh debat publik seperti era 1957. Proyek senyap miliaran rupiah dianggap jadi alat legi ...

Renita Sukma . 09 July 2025

Ketika Perang Dagang Mempercepat Eksploitasi Mode

Tarif yang dimaksudkan untuk membela pekerja AS justru memperburuk nasib pekerja di tempat lain

Noviarizal Fernandez . 07 July 2025

Festival Film AI dan Masa Depan Ekspresi Manusia

Festival Film AIFF 2025 mencoba menjembatani antara teknologi AI dan orisinalitas karya seni dalam industri hiburan

Renita Sukma . 07 July 2025

Muatan Politis Proyek Revisi Sejarah Versi Pemerintah

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia versi pemerintah dianggap bermuatan politis, bukan karena dasar pertimbangan ilmu pengetahuan

Renita Sukma . 25 June 2025