Stories - 27 April 2022

Larangan Ekspor Migor Tuai Kontroversi, Apa saja?

Larangan ekspor inipun menimbulkan banyak kontroversi, mengingat Indonesia merupakan salah satu pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia.


Harga kelapa sawit menurun di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan, Selasa (26/4/2022). Ini imbas larangan ekspor minyak sawit mentah. -Antara

Context.id, JAKARTA - Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai Kamis (28/4/2022).

Keputusan tersebut diambil setelah rapat dengan jajaran menteri untuk membahas pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Jokowi berjanji akan memantau langsung dan mengevaluasi kebijakan.

“Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng,” ujar Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

Larangan ekspor inipun menimbulkan banyak kontroversi, mengingat Indonesia merupakan salah satu pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia.

 

Bukan CPO yang Dilarang Ekspor

Pada Senin (25/4/2022), pemerintah menyatakan bahwa larangan ekspor itu tidak berlaku untuk CPO. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa pemerintah melarang refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit (MGS).

Masyarakat selama ini menganggap CPO adalah salah satu yang dilarang untuk ekspor, karena Jokowi menyebutkan bahwa larangan ekspor bahan baku minyak goreng.

 

Harga CPO Meningkat

Walaupun bukan Crude Palm Oil (CPO) yang dilarang untuk diekspor, berita mengenai larangan ini sudah menyebar ke mancanegara. Data Bursa Malaysia pada Senin (25/4/2022) menunjukan bahwa harga CPO untuk kontrak Juli 2022 melejit hingga 6 persen ke level 6.738 ringgit per ton atau US$1.550 per ton.

Indonesia merupakan penyumbang 33% CPO dunia. Otomatis hal ini juga menimbulkan kepanikan global karena harga minyak global juga sedang naik pasca krisis Ukraina-Rusia.

 

Harga Minyak Goreng Indonesia Melonjak

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tujuan pelarangan ekspor adalah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, sehingga harapannya harga dapat lebih terkendali.

“Agar ketersediaan minyak goreng di dalam negara melimpah dengan harga terjangkau,” ujar Jokowi.

Pasalnya, menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa banyak pengusaha yang memanfaatkan tingginya harga CPO global untuk memperoleh keuntungan, yakni dengan menggenjot ekspor sebanyak mungkin, yang menyebabkan pasokan dalam negeri terganggu.

 

Kelapa Sawit Justru Anjlok

Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng menimbulkan kekacauan dan kepanikan pelaku usaha. Hal ini terlihat dari data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) harga tandan buah segar (TBS) atau buah kelapa sawit anjlok ke Rp1.600 dari sebelumnya Rp3.850/ kg TBS.

Parahnya, fenomena ini hampir merata di 22 provinsi penghasil sawit di Indonesia.

 

Picu Inflasi Makanan

Biaya pangan dunia berada di titik tertingginya sepanjang masa, akibat pandemi, perubahan iklim, serta perang Rusia-Ukraina. Lalu hal ini diperparah dengan larangan ekspor bahan mentah minyak dari Indonesia.

Pasalnya, minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok makanan. Mulai dari pembuatan permen hingga untuk menggoreng makanan.

Dilansir dari Bloomberg, hal ini pun disebutkan akan menaikan biaya bagi produsen makanan kemasan seperti Nestle, Mondelez International, dan Unilever.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Infrastruktur Pendukung F1 Powerboat Siap Digunakan

Wisatawan yang kebetulan berkunjung dipastikan turut menikmati ajang balap itu

Noviarizal Fernandez | 27-02-2024

Melalui 4 Pilar ini Kanker Serviks Dapat Dicegah

Indonesia menduduki peringkat keempat pada angka kematian yang disebabkan oleh kanker serviks

Context.id | 27-02-2024

Ini 10 Bahan Alami Untuk Tingkatkan Kadar Hemoglobin

Hemoglobin dalam sel darah merah sangat penting dan sangat vital bagi tubuh manusia.

Noviarizal Fernandez | 27-02-2024

Mobil Listrik Terus Diguyur Insentif

Pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

Noviarizal Fernandez | 27-02-2024