Context.id, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Pemerintah segera menyiapkan rencana aksi untuk mencegah dampak El Nino. ORI melihat penanganan El Nino sebelumnya masih tergagap-gagap.

"Agar tidak tergagap lagi, pemerintah dapat membuat perencanaan dalam bentuk rencana aksi nasional. Ombudsman akan kembali kumpulkan instansi terkait untuk membahas hal ini dan apakah diperlukan pembentukan gugus tugas,” ujar Komisioner ORI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (20/6/2023).

Dia menerangkan, menurut data Badan Meteorologi Klimatolog dan Geofisika (BMKG), diperkirakan tahun ini akan terjadi El Nino dengan peluang sebesar 50-60 persen yang diprediksi mulai meningkat pada bulan Agustus dan akan bertahan hingga akhir tahun 2023.

Walaupun peluangnya hanya sekitar 60 persen, musim kemarau tahun 2023 ini diprediksi menjadi musim kemarau paling kering dalam tiga tahun terakhir dan dikhawatirkan mengakibatkan dampak yang cukup serius terhadap semua sektor kehidupan.

Lebih lanjut Yeka menjelaskan, hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa El Nino memberikan dampak terhadap kinerja pangan, yakni menurunkan produksi pangan dan peningkatan harga pangan yang selanjutnya memberikan dampak peningkatan inflasi, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan garis kemiskinan.

“Berdasarkan analisis pada penelitian ini, pemerintah seharusnya dapat melakukan penguatan dan lebih memfokuskan pada kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim khususnya El Nino. Selain itu juga menguatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait serta Pemda untuk melakukan langkah antisipasi bersama,” imbuhnya.

Situasi saat ini, tuturnya, yang berkaitan dengan ketahanan pangan harus menjadi perhatian lebih dari seluruh pihak. Ia mencontohkan sulit terpenuhinya target impor Cadangan Beras Pemerintah (CBP), memerlukan strategi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara penghasil beras. Sehingga target impor CBP dapat tercapai.

Di samping itu, Ombudsman RI juga mengajak masyarakat untuk mengetahui dampak El Nino ini baik terhadap lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari menyampaikan bahwa instansinya telah mengirim surat kepada Presiden terkait potensi El Nino yang meningkat. Rencananya pada bulan Juli 2023, BMKG akan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional terkait El Nino dan langkah antisipasinya.

Supari menerangkan, curah hujan pada Agustus hingga Oktober 2023 diprediksi akan berada pada kategori bawah normal, terutama wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Sebagian daerah bahkan mengalami hujan kategori sangat rendah (< 20mm/bulan).

BMKG merekomendasikan untuk sektor terkait dan masyarakat, agar melakukan langkah antisipatif pada daerah-daerah yang berpotensi mengalami curah hujan dengan kategori rendah yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya.

Perlu juga meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air untuk memastikan keandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan dan penggunaannya di saat musim kemarau.

Selain itu perlu melakukan langkah persiapan terhadap potensi adanya kebakaran hutan dan lahan berkaitan dengan curah hujan kategori rendah pada musim kemarau 2023. Lalu melakukan penghematan penggunaan air.

Sementara Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi menyampaikan data bahwa 53.000 desa/kelurahan dan 51 juta keluarga berada di daerah rawan bencana. Sehingga peran pusat dan daerah dalam penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana.

“Tugas Pemda sudah sering kita sosialisasikan. Salah satunya menyusun Perda, mengoptimalkan tugas dan fungsi, mengalokasikan biaya yang memadai, pembinaan masyarakat,” ujarnya.