Sistem Pemilu Tertutup Bisa Kurangi Politik Uang?

Context.id, JAKARTA - Penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dengan sistem proporsional tertutup diklaim dapat mengurangi praktik politik uang.

Klaim tersebut menjadi salah satu opini yang terlontar di tengah polemik perubahan sistem pemilu 2024. Wacana ini merebak setelah sejumlah pihak mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022.

Para pemohon uji materi mengemukakan argumentasi bahwa sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini berlangsung dan berbasis suara terbanyak masing-masing calon legislatif (caleg), membawa kecenderungan melahirkan caleg-caleg pragmatis.

BACA JUGA   Sistem Pemilu Tertutup Jadi Polemik, Begini Sejarahnya

Caleg dinilai hanya menjual diri berbekal popularitas, kadang tanpa ada ikatan ideologis dengan partai, tidak punya eksistensi dalam struktur partai politik, tidak memiliki pengalaman mengelola organisasi berbasis sosial politik, serta minim proses kaderisasi dan pendidikan politik.

Selain itu, penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak membuat pemilu menjadi berbiaya sangat mahal dan melahirkan masalah yang multikompleks. Misalnya, sistem tersebut menciptakan model kompetisi antarcaleg yang tidak sehat, karena mendorong caleg melakukan kecurangan, termasuk dengan pemberian uang pada panitia penyelenggara pemilihan.

Lantas, apakah klaim mengenai sistem proporsional tertutup sebagai solusi atas masalah politik uang yang terjadi dalam sistem proporsional terbuka benar adanya?

Pengajar Hukum Pemilu di Fakultas Hukum UI Titi Anggraini menjelaskan bahwa sebenarnya semua sistem pemilu memiliki kelebihan-kekurangan tersendiri.

"Proporsional terbuka atau tertutup, sama-sama membutuhkan penyelenggara yang bersih, pemilih yang cerdas, serta penegakkan hukum yang efektif. Jadi apa pun sistemnya, lebih baik fokus agar bagaimana demokrasi Indonesia semakin kuat," ujarnya ketika dihubungi Context.id, Selasa (6/6/2023).

BACA JUGA   BPS: Jumlah Pekerja Profesional Perempuan Turun

Sebagai contoh, jelasnya, sistem proporsional terbuka memang memiliki kecenderungan menekan setiap caleg untuk membeli suara rakyat dengan mengeluarkan uang atau yang disebut praktik politik uang. Namun, Titi mengatakan, bukan berarti dalam sistem proporsional tertutup tidak ada potensi terjadinya praktik politik uang.

"Pada sistem proporsional tertutup, praktik politik transaksional juga terjadi antara calon dengan elit partai. Jadi sebenarnya bukan sistemnya yang harus diubah, tapi harus cari cara untuk menekan praktik-praktik politik oportunis," tambah wanita yang juga Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini.

Bagi Titi, salah satu cara menekan tren semakin maraknya petualang politik oportunis adalah dengan menetapkan aturan bahwa setiap caleg harus menjadi kader partai dalam kurun waktu tertentu sebelum maju ke medan pemilu.