Context.id, JAKARTA - Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih terus melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah yang dianggap berpotensi terjadi konflik horizontal dan mengganggu proses pelaksanaan Pilpres 2024 di Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu yang berjudul Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024, dari total 34 provinsi dan 514 kabupaten di seluruh Indonesia, total ada 10 provinsi yang kini tengah dipantau karena masuk dalam kategori sangat rawan dan rawan.

Data tersebut membeberkan 10 provinsi itu adalah DKI Jakarta yang dinilai paling rawan dengan nilai 88,95 persen, Sulawesi Utara 87,48 persen, Maluku Utara 84,86 persen, Jawa Barat dan Kalimantan Timur 77,04 persen. Kelima provinsi tersebut masuk ke dalam kategori daerah sangat rawan.

Sementara itu, lima provinsi lainnya yang masuk kategori rawan yaitu Banten 66,53 persen, Lampung 64,61 persen, Riau 62,59 persen, Papua 57,27 persen dan terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur 56,75 persen.

Menurut Bawaslu, penilaian kerawanan tersebut ditinjau dari empat dimensi yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Potensi masyarakat melakukan polarisasi juga masih menjadi perhatian penyelenggara Pemilu.

Selain itu, lima provinsi baru yang tahun depan bakal mengikuti pemilihan umum yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya juga tetap dalam pemantauan Polri dan Bawaslu.

Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusivitas pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga Pilpres 2024 bisa dilaksanakan secara teduh dan khidmat.

Sementara itu, meskipun wilayah Kendari Sulawesi Tenggara tidak masuk ke dalam daerah rawan konflik, Polda setempat tetap berencana membentuk tim khusus yang ditugaskan mengamankan semua proses pelaksanaan Pilpres 2024.