Stories - 12 April 2022

Setelah 10 Tahun, Akhirnya RUU PKS Disahkan!

Ide mengenai RUU TPKS ini sebenarnya sudah ada sejak 2012 karena melihat banyaknya kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Context.id, JAKARTA - Setelah penantian selama 10 tahun, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Selasa (12/4/2022).

“Ini merupakan momen bersejarah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Hari ini RUU TPKS akan disahkan dan menjadi bukti perjuangan bagi korban-korban kekerasan seksual,” ujar Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta.

Melansir Komnas Perempuan, ide mengenai RUU TPKS ini sebenarnya sudah ada sejak 2012 karena melihat banyaknya kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Lalu, naskah akademik dan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual baru mulai disusun pada 2014.

Naskah ini disusun oleh Komnas Perempuan dengan bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) dan telah diusulkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pada 2017, RUU ini diputuskan sebagai RUU inisiatif DPR RI dan sudah dibahas dengan sejumlah kementerian terkait. Awalnya, RUU ditangani oleh Komisi III yang membidangi hukum dan keamanan, tetapi akhirnya RUU ditangani oleh Komisi VIII yang membawahi agama dan sosial.

RUU ini masuk ke dalam Prolegnas Prioritas pada tahun setelahnya. Namun, pada periode tersebut, RUU TPKS jalan di tempat hingga akhirnya disahkan pada hari ini.

Adapun empat poin utama yang tercantum di dalamnya:

1. Menindak dan memidanakan pelaku
2. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
3. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban
4. Mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual

Sebenarnya sebelum RUU TPKS ini disahkan, sudah ada hukum yang menaungi kekerasan seksual. Terdapat KUHP Pasal 285-286 tentang pemerkosaan, KUHP Pasal 289-296 tentang pencabulan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU No.21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan uang.

Namun, kekerasan seksual jauh lebih besar daripada lima perundang-undangan tersebut. Masih ada perbudakan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan kehamilan.

Oleh karena itu, dengan adanya RUU TPKS, semoga hak-hak para korban semakin ditegakkan.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Apartheid Gender Versi Taliban, Masuk Kategori Kejahatan Kemanusiaan?

Taliban melarang para gadis remaja bersekolah, para pegawai perempuan dilarang untuk bekerja dan para wanita dipaksa menikah dengan pria tua

Context.id | 21-06-2024

Mobil Listrik Ferrari Dilego Rp8,8 Miliar

Model EV kedua besutan Ferrari akan segera menyusul untuk diluncurkan

Noviarizal Fernandez | 21-06-2024

Dijadikan Guyonan Imbas Izin Tambang, Ini Sejarah Terbentuknya Lambang NU

Logo NU merupakan hasil buah tangan dari K.H. Ridwan Abdullah ulama yang juga memiliki kemampuan dalam bidang seni, terutama menggambar dan melukis

Context.id | 21-06-2024

Pengaruh Keju Bagi Kesehatan Mental

Responden yang memiliki kesehatan mental dan ketahanan terhadap stres kuat diduga banyak mengonsumsi keju

Context.id | 20-06-2024