Share

Home Stories

Stories 05 Desember 2022

Protes Tak Kunjung Usai, Iran Bubarkan Polisi Moral

Jaksa Agung Iran mengatakan bahwa mereka akan membubarkan polisi moral akibat meluasnya aksi protes yang sudah berlangsung selama dua bulan.

Polisi moral mencatat nama seorang wanita yang ditahan selama tindakan keras terhadap \\\"korupsi sosial\\\" di Teheran (18/6/2008). -Reuters-

Context, JAKARTA - Jaksa Agung Iran mengatakan bahwa mereka akan membubarkan polisi moral akibat meluasnya aksi protes yang sudah berlangsung selama dua bulan. Aksi protes yang dilakukan warga Iran meletus setelah kematian Mahsa Amini pada 16 September lalu.

Pernyataan pembubaran polisi moral yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak lainnya. Namun, pernyataannya tentang pembubaran polisi moral sudah cukup jelas. 

“(Polisi moral) tidak memiliki hubungan dengan peradilan dan dibubarkan di tempat yang sama ketika didirikan,” ujar Montazeri, dikutip dari Al Jazeera

Meskipun begitu, belum ada kepastian apakah pekerjaan untuk mengawasi “keamanan moral” di masyarakat akan dihentikan atau tidak. Montazeri juga tidak mengatakan berapa lama polisi moral akan dibubarkan. 


Protes Bermula dari Aturan Hijab

Menanggapi protes besar-besaran ini, pemerintah Iran juga menyebutkan bahwa mereka akan melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang hijab di negaranya. Pasalnya, aturan ini lah yang membuat aksi protes tidak kunjung reda setelah dua bulan berlangsung.

Protes yang dipimpin oleh perempuan Iran dan didukung oleh berbagai kalangan lainnya ini dipicu oleh kematian seorang aktivis berusia 22 tahun, Mahsa Amini. Diduga, ia meninggal tiga hari setelah ditangkap oleh Polisi Moral karena dianggap tidak menggunakan hijab sesuai peraturan yang berlaku.

Kini, protes di Iran semakin meluas, dan kemarahan dari para perempuan Iran belum lah padam. "Sebuah revolusi adalah apa yang kami miliki. Hijab adalah awalnya dan kami tidak menginginkan apapun, apapun yang kurang dari itu, kecuali kematian untuk diktator dan perubahan rezim," tegas seorang perempuan Iran, dikutip dari BBC.


Iran Miliki Aturan Hijab yang Ketat

Dilansir Tempo, setelah adanya revolusi Islam yang menggulingkan monarki Iran pada 1979, pihak berwenang telah membuat aturan yang ketat mengenai pakaian laki-laki dan perempuan, termasuk juga hijab. 

Kemudian, setelah Iran dipimpin oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad, polisi moral atau yang dikenal sebagai Gasht-e Ershad pun didirikan. Pendirian tersebut bertujuan untuk menyebarkan kesopanan dan juga hijab.

Sejak 2006, polisi moral Iran pun mulai melakukan patroli. Mereka mengincar orang-orang yang tidak memakai pakaian sesuai aturan. Bagi perempuan, mereka akan akan ditangkap jika tidak memakai pakaian panjang, memakai celana pendek, celana jeans sobek, dan pakaian lainnya yang dianggap tidak sopan.



Penulis : Naufal Jauhar Nazhif

Editor   : Context.id

Stories 05 Desember 2022

Protes Tak Kunjung Usai, Iran Bubarkan Polisi Moral

Jaksa Agung Iran mengatakan bahwa mereka akan membubarkan polisi moral akibat meluasnya aksi protes yang sudah berlangsung selama dua bulan.

Polisi moral mencatat nama seorang wanita yang ditahan selama tindakan keras terhadap \\\"korupsi sosial\\\" di Teheran (18/6/2008). -Reuters-

Context, JAKARTA - Jaksa Agung Iran mengatakan bahwa mereka akan membubarkan polisi moral akibat meluasnya aksi protes yang sudah berlangsung selama dua bulan. Aksi protes yang dilakukan warga Iran meletus setelah kematian Mahsa Amini pada 16 September lalu.

Pernyataan pembubaran polisi moral yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak lainnya. Namun, pernyataannya tentang pembubaran polisi moral sudah cukup jelas. 

“(Polisi moral) tidak memiliki hubungan dengan peradilan dan dibubarkan di tempat yang sama ketika didirikan,” ujar Montazeri, dikutip dari Al Jazeera

Meskipun begitu, belum ada kepastian apakah pekerjaan untuk mengawasi “keamanan moral” di masyarakat akan dihentikan atau tidak. Montazeri juga tidak mengatakan berapa lama polisi moral akan dibubarkan. 


Protes Bermula dari Aturan Hijab

Menanggapi protes besar-besaran ini, pemerintah Iran juga menyebutkan bahwa mereka akan melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang hijab di negaranya. Pasalnya, aturan ini lah yang membuat aksi protes tidak kunjung reda setelah dua bulan berlangsung.

Protes yang dipimpin oleh perempuan Iran dan didukung oleh berbagai kalangan lainnya ini dipicu oleh kematian seorang aktivis berusia 22 tahun, Mahsa Amini. Diduga, ia meninggal tiga hari setelah ditangkap oleh Polisi Moral karena dianggap tidak menggunakan hijab sesuai peraturan yang berlaku.

Kini, protes di Iran semakin meluas, dan kemarahan dari para perempuan Iran belum lah padam. "Sebuah revolusi adalah apa yang kami miliki. Hijab adalah awalnya dan kami tidak menginginkan apapun, apapun yang kurang dari itu, kecuali kematian untuk diktator dan perubahan rezim," tegas seorang perempuan Iran, dikutip dari BBC.


Iran Miliki Aturan Hijab yang Ketat

Dilansir Tempo, setelah adanya revolusi Islam yang menggulingkan monarki Iran pada 1979, pihak berwenang telah membuat aturan yang ketat mengenai pakaian laki-laki dan perempuan, termasuk juga hijab. 

Kemudian, setelah Iran dipimpin oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad, polisi moral atau yang dikenal sebagai Gasht-e Ershad pun didirikan. Pendirian tersebut bertujuan untuk menyebarkan kesopanan dan juga hijab.

Sejak 2006, polisi moral Iran pun mulai melakukan patroli. Mereka mengincar orang-orang yang tidak memakai pakaian sesuai aturan. Bagi perempuan, mereka akan akan ditangkap jika tidak memakai pakaian panjang, memakai celana pendek, celana jeans sobek, dan pakaian lainnya yang dianggap tidak sopan.



Penulis : Naufal Jauhar Nazhif

Editor   : Context.id


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025