Stories - 16 September 2022

Pemerintah Wajib Ganti Kendaraan Dinas Berbasis Listrik

Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinasnya.


Ilustrasi mobil listrik - Puspa Larasati -

Context, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinasnya.

Hal ini tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 7/2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Transisi ke Kendaraan Listrik, Now or Never!

Pengamat otomotif sekaligus dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menjelaskan bahwa momen ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menjadi contoh yang baik dalam penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Pasalnya, mau tidak mau transisi energi atau pun transisi ke kendaraan listrik ini harus dilakukan dari sekarang. Sebab menurus Yannes, diperkirakan bahan bakar fosil tidak lama lagi akan habis. Di antaranya, cadangan minyak dunia habis pada 2052, gas alam pada 2060, dan batubara pada 2090.

“Peralihan menuju kepada kendaraan listrik mau tidak mau adalah upaya yang harus dilakukan jika kelak Indonesia ingin terlepas dari belenggu bahan bakar fosil yang akan habis dan harganya juga akan semakin mahal. Pilihannya hanya satu,Now or never,” kata Yannes saat dihubungi Context.

Yannes melanjutkan bahwa transisi energi ke tenaga listrik yang dimulai dari sekarang akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia di masa mendatang.

“Indonesia punya 23% tambang nikel dunia, bahan penting untuk membuat baterai bagi kendaraan listrik. Ini akan jadi mesin penghasil devisa yang kelak membuat Indonesia menjadi negara kelima terkaya di dunia tahun 2045,” jelasnya.

Selain itu, dilansir Antara, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko juga menyebutkan bahwa penggunaan kendaraan listrik bisa menghemat devisa hingga Rp2.000 triliun lebih. Sebab, hal tersebut bisa mendorong penurunan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam kata lain, transisi ke kendaraan listrik bisa jadi solusi untuk menangani subsidi BBM yang terus menerus membengkak di APBN.


Komitmen Pemerintah Wujudkan Transisi Energi

Moeldoko menjelaskan Inpres ini adalah bentuk komitmen Jokowi dalam melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru dan terbarukan. Lanjutnya, ia juga menyebutkan bahwa Inpres ini adalah menjadi modal besar bagi Indonesia untuk berkontribusi untuk menyelamatkan dunia dari perubahan iklim.

“Di saat negara lain berlomba-lomba menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim, kita jangan hanya jadi penonton. Kita harus jadi aktor utama, dan Inpres ini memberikan semangat untuk mewujudkan itu.” ujar Moeldoko.

Dengan adanya transisi ini, Moeldoko juga berharap bahwa pencapaian emisi bersih pada 2060 bisa terwujud.


Penulis : Naufal Jauhar Nazhif

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Pencemaran Udara Perlu Diiringi Penegakkan Hukum

Penyelesaian persoalan pencemaran udara perlu diiringi dengan penegakkan hukum

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Polemik Utang Pemerintah ke BUMN

Pemerintah diminta untuk segera membayarkan utang atau tanggungannya kepada BUMN agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS

Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun

Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023