Share

Home Stories

Stories 14 September 2022

Kekuasaan Putin Sudah di Ujung Tanduk?

Sekitar 84 deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri.

Ilustrasi kekuasaan Vladimir Putin diujung tanduk. - Puspa Larasati-

Context.id, JAKARTA - Sekitar 84 deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri. Hal itu disampaikan melalui surat terbuka yang diterbitkan pada Senin (12/9/2022).

Pasalnya, para deputi tersebut kecewa atas klaim kecurangan suara dalam pemilihan lokal dan regional, serta invasi Rusia ke Ukraina yang diambang kekalahan.

Selain itu, ada laporan yang menyatakan juga bahwa unit-unit Rusia hanya berbalik dan melarikan diri dari serangan Kyiv tanpa melakukan perlawanan. Laporan tersebut bahkan menyatakan bahwa mereka juga meninggalkan amunisi dan tank. 

Tak heran banyak deputi yang merasa bahwa ini merupakan hal yang mengecewakan Rusia. Oleh karena itu, 18 deputi dari distrik Moskow, St. Petersburg, dan Kolpino membuat pernyataan di Twitter mengenai hal ini. 

“Kami percaya bahwa tindakan Presiden Vladimir Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya,” ujar mereka melalui akun Twitter Tsenia Torstrem, seorang wakil dari kota St. Petersburg. “Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari kantor Presiden Federasi Rusia,” cuitnya lagi dilansir dari Daily Mail

Pernyataan itupun ditandatangani oleh 84 pegawai pemerintahan lainnya.

Salah seorang anggota dewan St Petersburg, Kunin Vasily Evgenievich bahkan dengan berani mengajukan petisi yang menyatakan bahwa Putin telah melakukan pengkhianatan. Evgenievich juga menyalahkan Putin akibat tindakannya yang membuat Rusia terisolasi dari ekonomi internasional.

Lebih lanjut, Evgenievich menyatakan bahwa terdapat ribuan tentara Rusia yang tewas, tetapi pemerintah Rusia yang tidak mempublikasikan apapun tentang kerugian tersebut. 

“Moral rendah, pelatihan buruk, makanan buruk, peralatan tidak memadai, kesejahteraan dan pelatihan diabaikan, komandan dipandang tidak jujur, tidak peduli, dan tidak kompeten,” ujar seorang penulis dan peneliti sejarah militer Chris O.

Tindakan kedua tokoh politik ini pun disambut dengan dukungan dari berbagai tokoh politik lainnya, yang kemudian turut menyampaikan pendapatnya dengan gamblang di publik. 

 

Istana Negara Kremlin Tidak Peduli

Dilansir dari Tempo, Kremlin tidak pernah secara terbuka menanggapi kabar penggulingan Putin, walaupun biasanya istana bersikap tegas jika ada kasus seperti ini.

Sebenarnya salah seorang deputi dari St. Petersburg, Dmitry Palyuga, salah seorang yang mempelopori tindakan ini sebenarnya sudah pernah dipanggil ke kantor polisi dengan tuduhan “mendiskreditkan” tentara Rusia. Namun, ia sudah dibebaskan. 

 

Ada UU yang Menjerat Masyarakat Jika Berbeda Pendapat

Sepertinya Putin sudah memprediksi akan terjadinya hal seperti ini. Soalnya, sebenarnya UU mengenai perbedaan pendapat mengenai perang sudah dibuat dan disahkan tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina. 

Oleh karena itu, para politisi yang menyatakan hal ini sebenarnya bisa dihukum. Namun, hingga saat ini, hal tersebut belum kunjung dilakukan.



Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

Stories 14 September 2022

Kekuasaan Putin Sudah di Ujung Tanduk?

Sekitar 84 deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri.

Ilustrasi kekuasaan Vladimir Putin diujung tanduk. - Puspa Larasati-

Context.id, JAKARTA - Sekitar 84 deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri. Hal itu disampaikan melalui surat terbuka yang diterbitkan pada Senin (12/9/2022).

Pasalnya, para deputi tersebut kecewa atas klaim kecurangan suara dalam pemilihan lokal dan regional, serta invasi Rusia ke Ukraina yang diambang kekalahan.

Selain itu, ada laporan yang menyatakan juga bahwa unit-unit Rusia hanya berbalik dan melarikan diri dari serangan Kyiv tanpa melakukan perlawanan. Laporan tersebut bahkan menyatakan bahwa mereka juga meninggalkan amunisi dan tank. 

Tak heran banyak deputi yang merasa bahwa ini merupakan hal yang mengecewakan Rusia. Oleh karena itu, 18 deputi dari distrik Moskow, St. Petersburg, dan Kolpino membuat pernyataan di Twitter mengenai hal ini. 

“Kami percaya bahwa tindakan Presiden Vladimir Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya,” ujar mereka melalui akun Twitter Tsenia Torstrem, seorang wakil dari kota St. Petersburg. “Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari kantor Presiden Federasi Rusia,” cuitnya lagi dilansir dari Daily Mail

Pernyataan itupun ditandatangani oleh 84 pegawai pemerintahan lainnya.

Salah seorang anggota dewan St Petersburg, Kunin Vasily Evgenievich bahkan dengan berani mengajukan petisi yang menyatakan bahwa Putin telah melakukan pengkhianatan. Evgenievich juga menyalahkan Putin akibat tindakannya yang membuat Rusia terisolasi dari ekonomi internasional.

Lebih lanjut, Evgenievich menyatakan bahwa terdapat ribuan tentara Rusia yang tewas, tetapi pemerintah Rusia yang tidak mempublikasikan apapun tentang kerugian tersebut. 

“Moral rendah, pelatihan buruk, makanan buruk, peralatan tidak memadai, kesejahteraan dan pelatihan diabaikan, komandan dipandang tidak jujur, tidak peduli, dan tidak kompeten,” ujar seorang penulis dan peneliti sejarah militer Chris O.

Tindakan kedua tokoh politik ini pun disambut dengan dukungan dari berbagai tokoh politik lainnya, yang kemudian turut menyampaikan pendapatnya dengan gamblang di publik. 

 

Istana Negara Kremlin Tidak Peduli

Dilansir dari Tempo, Kremlin tidak pernah secara terbuka menanggapi kabar penggulingan Putin, walaupun biasanya istana bersikap tegas jika ada kasus seperti ini.

Sebenarnya salah seorang deputi dari St. Petersburg, Dmitry Palyuga, salah seorang yang mempelopori tindakan ini sebenarnya sudah pernah dipanggil ke kantor polisi dengan tuduhan “mendiskreditkan” tentara Rusia. Namun, ia sudah dibebaskan. 

 

Ada UU yang Menjerat Masyarakat Jika Berbeda Pendapat

Sepertinya Putin sudah memprediksi akan terjadinya hal seperti ini. Soalnya, sebenarnya UU mengenai perbedaan pendapat mengenai perang sudah dibuat dan disahkan tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina. 

Oleh karena itu, para politisi yang menyatakan hal ini sebenarnya bisa dihukum. Namun, hingga saat ini, hal tersebut belum kunjung dilakukan.



Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi


RELATED ARTICLES

Muatan Politis Proyek Revisi Sejarah Versi Pemerintah

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia versi pemerintah dianggap bermuatan politis, bukan karena dasar pertimbangan ilmu pengetahuan

Renita Sukma . 25 June 2025

Bagaimana AI Meresap dalam Parfum

AI merevolusi proses pembuatan wewangian atau parfum. Benarkah hasilnya sesuai dengan hasil racikan tangan manusia?

Noviarizal Fernandez . 25 June 2025

Meningkatnya Penculikan Miliarder Kripto

Awalnya, pencurian kripto identik dengan peretas tapi kini kembali ke cara konvensional, menculik investornya dan memindahkan kekayaannya ke rekening

Noviarizal Fernandez . 23 June 2025

Turang Sudah Pulang, Film Terbaik yang Lama Menghilang

Seniman Bunga Siagian berhasil membawa pulang film karya aktivis Lekra Bachtiar Siagian berjudul Turang, yang sempat hilang puluhan tahun dari per ...

Renita Sukma . 22 June 2025