Share

Home Stories

Stories 14 September 2022

Kekuasaan Putin Sudah di Ujung Tanduk?

Sekitar 84 deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri.

Ilustrasi kekuasaan Vladimir Putin diujung tanduk. - Puspa Larasati-

Context.id, JAKARTA - Sekitar 84 deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri. Hal itu disampaikan melalui surat terbuka yang diterbitkan pada Senin (12/9/2022).

Pasalnya, para deputi tersebut kecewa atas klaim kecurangan suara dalam pemilihan lokal dan regional, serta invasi Rusia ke Ukraina yang diambang kekalahan.

Selain itu, ada laporan yang menyatakan juga bahwa unit-unit Rusia hanya berbalik dan melarikan diri dari serangan Kyiv tanpa melakukan perlawanan. Laporan tersebut bahkan menyatakan bahwa mereka juga meninggalkan amunisi dan tank. 

Tak heran banyak deputi yang merasa bahwa ini merupakan hal yang mengecewakan Rusia. Oleh karena itu, 18 deputi dari distrik Moskow, St. Petersburg, dan Kolpino membuat pernyataan di Twitter mengenai hal ini. 

“Kami percaya bahwa tindakan Presiden Vladimir Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya,” ujar mereka melalui akun Twitter Tsenia Torstrem, seorang wakil dari kota St. Petersburg. “Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari kantor Presiden Federasi Rusia,” cuitnya lagi dilansir dari Daily Mail

Pernyataan itupun ditandatangani oleh 84 pegawai pemerintahan lainnya.

Salah seorang anggota dewan St Petersburg, Kunin Vasily Evgenievich bahkan dengan berani mengajukan petisi yang menyatakan bahwa Putin telah melakukan pengkhianatan. Evgenievich juga menyalahkan Putin akibat tindakannya yang membuat Rusia terisolasi dari ekonomi internasional.

Lebih lanjut, Evgenievich menyatakan bahwa terdapat ribuan tentara Rusia yang tewas, tetapi pemerintah Rusia yang tidak mempublikasikan apapun tentang kerugian tersebut. 

“Moral rendah, pelatihan buruk, makanan buruk, peralatan tidak memadai, kesejahteraan dan pelatihan diabaikan, komandan dipandang tidak jujur, tidak peduli, dan tidak kompeten,” ujar seorang penulis dan peneliti sejarah militer Chris O.

Tindakan kedua tokoh politik ini pun disambut dengan dukungan dari berbagai tokoh politik lainnya, yang kemudian turut menyampaikan pendapatnya dengan gamblang di publik. 

 

Istana Negara Kremlin Tidak Peduli

Dilansir dari Tempo, Kremlin tidak pernah secara terbuka menanggapi kabar penggulingan Putin, walaupun biasanya istana bersikap tegas jika ada kasus seperti ini.

Sebenarnya salah seorang deputi dari St. Petersburg, Dmitry Palyuga, salah seorang yang mempelopori tindakan ini sebenarnya sudah pernah dipanggil ke kantor polisi dengan tuduhan “mendiskreditkan” tentara Rusia. Namun, ia sudah dibebaskan. 

 

Ada UU yang Menjerat Masyarakat Jika Berbeda Pendapat

Sepertinya Putin sudah memprediksi akan terjadinya hal seperti ini. Soalnya, sebenarnya UU mengenai perbedaan pendapat mengenai perang sudah dibuat dan disahkan tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina. 

Oleh karena itu, para politisi yang menyatakan hal ini sebenarnya bisa dihukum. Namun, hingga saat ini, hal tersebut belum kunjung dilakukan.



Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

Stories 14 September 2022

Kekuasaan Putin Sudah di Ujung Tanduk?

Sekitar 84 deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri.

Ilustrasi kekuasaan Vladimir Putin diujung tanduk. - Puspa Larasati-

Context.id, JAKARTA - Sekitar 84 deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri. Hal itu disampaikan melalui surat terbuka yang diterbitkan pada Senin (12/9/2022).

Pasalnya, para deputi tersebut kecewa atas klaim kecurangan suara dalam pemilihan lokal dan regional, serta invasi Rusia ke Ukraina yang diambang kekalahan.

Selain itu, ada laporan yang menyatakan juga bahwa unit-unit Rusia hanya berbalik dan melarikan diri dari serangan Kyiv tanpa melakukan perlawanan. Laporan tersebut bahkan menyatakan bahwa mereka juga meninggalkan amunisi dan tank. 

Tak heran banyak deputi yang merasa bahwa ini merupakan hal yang mengecewakan Rusia. Oleh karena itu, 18 deputi dari distrik Moskow, St. Petersburg, dan Kolpino membuat pernyataan di Twitter mengenai hal ini. 

“Kami percaya bahwa tindakan Presiden Vladimir Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya,” ujar mereka melalui akun Twitter Tsenia Torstrem, seorang wakil dari kota St. Petersburg. “Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari kantor Presiden Federasi Rusia,” cuitnya lagi dilansir dari Daily Mail

Pernyataan itupun ditandatangani oleh 84 pegawai pemerintahan lainnya.

Salah seorang anggota dewan St Petersburg, Kunin Vasily Evgenievich bahkan dengan berani mengajukan petisi yang menyatakan bahwa Putin telah melakukan pengkhianatan. Evgenievich juga menyalahkan Putin akibat tindakannya yang membuat Rusia terisolasi dari ekonomi internasional.

Lebih lanjut, Evgenievich menyatakan bahwa terdapat ribuan tentara Rusia yang tewas, tetapi pemerintah Rusia yang tidak mempublikasikan apapun tentang kerugian tersebut. 

“Moral rendah, pelatihan buruk, makanan buruk, peralatan tidak memadai, kesejahteraan dan pelatihan diabaikan, komandan dipandang tidak jujur, tidak peduli, dan tidak kompeten,” ujar seorang penulis dan peneliti sejarah militer Chris O.

Tindakan kedua tokoh politik ini pun disambut dengan dukungan dari berbagai tokoh politik lainnya, yang kemudian turut menyampaikan pendapatnya dengan gamblang di publik. 

 

Istana Negara Kremlin Tidak Peduli

Dilansir dari Tempo, Kremlin tidak pernah secara terbuka menanggapi kabar penggulingan Putin, walaupun biasanya istana bersikap tegas jika ada kasus seperti ini.

Sebenarnya salah seorang deputi dari St. Petersburg, Dmitry Palyuga, salah seorang yang mempelopori tindakan ini sebenarnya sudah pernah dipanggil ke kantor polisi dengan tuduhan “mendiskreditkan” tentara Rusia. Namun, ia sudah dibebaskan. 

 

Ada UU yang Menjerat Masyarakat Jika Berbeda Pendapat

Sepertinya Putin sudah memprediksi akan terjadinya hal seperti ini. Soalnya, sebenarnya UU mengenai perbedaan pendapat mengenai perang sudah dibuat dan disahkan tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina. 

Oleh karena itu, para politisi yang menyatakan hal ini sebenarnya bisa dihukum. Namun, hingga saat ini, hal tersebut belum kunjung dilakukan.



Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi


RELATED ARTICLES

Negosiasi RI-AS Mandek Tapi Vietnam Berhasil, Kok Bisa?

Menilai paket negosiasi yang ditawarkan Vietnam kepada AS secara signifikan mengurangi defisit neraca perdagangan AS

Renita Sukma . 11 July 2025

Ditekan Tarif Trump, Indonesia Bisa Perluas Pasar Tekstil ke Eropa

Di tengah tekanan tarif Trump 32%, Indonesia memiliki peluang untuk memperluas pasar ke Uni Eropa

Renita Sukma . 11 July 2025

Tarif Jadi Senjata Trump Jegal China di Panggung Global

Kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump bertujuan untuk menghambat China dalam rantai pasok global

Renita Sukma . 11 July 2025

Ancaman Tarif Trump untuk 14 Negara, Indonesia Kena!

Negara-negara ini akan menghadapi tarif baru jika gagal mencapai kesepakatan dagang dengan AS sebelum batas waktu yang ditentukan

Noviarizal Fernandez . 10 July 2025